RABU, 25 MEI 2016
MAUMERE — Kelompok Cipayung yang terdiri dari PMKRI Maumere, GMNI Sikka dan PMII Sikka mendesak Bupati Sikka, Yoseph Ansar Rera agar segera mendatangkan dokter ahli kandungan ke Rumah Sakit Umum Daerah yang saat ini masih kosong.

Kelompok Cipayung bahkan mengancam akan menduduki kantor bupati Sikka bila dalam selang waktu 3 kali 24 jam surat pernyataan sikap yang dikirim tidak direspon oleh Bupati Sikka dan jajarannya.
Dalam press release yang ditandatangani oleh ketua PMKRI cabang Maumere Desideramus Bitan, ketua GMNI Sikka Ferdinandus Moan Toda dan ketua PMII Sikka Farouk Abdu juga menyorot kondisi RS TC Hillers.
“Kondisi umah sakit umum T.C. Hilles Maumere hari ini sangat memprihatinkan dan menjadi tempat yang sangat menakutkan bagi kaum ibu yang hendak melahirkan, oleh karena tidak adanya dokter ahli kandungan,”seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima Cendana News, Kemarin (24/5/2016).
Disebutkan, rumah sakit yang merupakan institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya, sesuai dengan Keputusan Menkes RI Nomor 1457/Menkes/SK/X/2003.
Dalam keputusan ini sudah diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.Dan juga terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 .tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Namun kenyataan yang terjadi hari ini di Kabupaten Sikka sesal Kelompok Cipayung, rumah sakit bukan lagi institusi perawatan kesehatan yang senantiasa menyediakan pelayanan kesehatan bagi pasien, tetapi justru menjadi ancaman bagi pasien, khususnya kaum ibu yang hendak melahirkan.
Melihat kenyataan ini, sebagai kaum muda generasi masa depan bangsa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Kabupaten Sikka juga mendesak DPRD Sikka, segera mengalokasikan dana untuk pembenahan Rumah Sakit Umum T.C. Hilles Maumere.
Kelompok Cipayung juga mendesak bupati Sikka agar segera mencopot Direktur BLUD RS TC Hillers Maumere, dr. Junaedi Sinaga yang dianggap tidak mampu mengelola rumah sakit milik Pemkab Sikka ini dengan baik.
[Ebed De Rosary]