Kodam V/Brawijaya – Pemprov Jatim Targetkan 8.725 RTLH Direnovasi
KAMIS, 14 APRIL 2016
Jurnalis: Charolin Pebrianti / Editor : ME. Bijo Dirajo / Sumber foto: Charolin Pebrianti
SURABAYA — Rumah yang difungsikan sebagai tempat tinggal mutlak dibutuhkan. Hal ini termasuk kedalam tiga pokok kebutuhan yakni sandang, pangan dan papan. Namun seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan maka kebutuhan untuk renovasi rumah pun sering dilewatkan.
|
| Suasana kesiapan pelaksanaan progran RTLH di Makodam |
Mengingat pentingnya kebutuhan rumah bagi masyarakat yang layak huni Komando Daerah Militer (Kodam) V/Brawijaya bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggulirkan program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap XII tahun 2016 di seluruh wilayah Jawa Timur. Program tersebut dibahas didalam paparan kesiapan pelaksanaan program RTLH yang digelar di Makodam, Kamis (14/4/2016).
Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Sumardi dalam arahannya mengatakan TNI akan terus membantu dan mendukung program-program Pemerintah Provinsi Jatim utamanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk program RTLH.
“Pada tahap XII Tahun 2016 Kodam V/Brawijaya kembali menargetkan sebanyak 8.725 unit RTLH yang akan direnovasi. Dimana dalam pelaksanaan di lapangan akan mengedepankan prinsip gotong royong antara TNI dengan masyarakat,” ujarnya.
Pangdam menambahkan hal ini sebagai bentuk sinergitas antara Pemda, TNI dan Masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan bedah rumah.
“Laksanakan kegiatan ini dengan baik dan maksimal serta perhatikan tertib administrasi sesuai prinsip akuntabilitas,” cakapnya.
Selain itu Pangdam meminta untuk pelaksanaan di lapang harus memperhatikan keakuratan data sehingga program ini tepat sasaran dengan mengacu by name by address. Jangan sampai ada yang terlewatkan untuk itu laporkan bila ada kendala-kendala dilapangan agar dapat dicarikan solusi yang tepat.
“Laksanakan koordinasi dengan baik dan jangan lupa Komandan Satuan harus mengawasi pelaksanaan dilapangan supaya tidak ada yang menyalahi aturan,” pungkasnya.