Gubernur Jatim Tekankan Proporsi Pendidikan SMK Lebih Banyak

“Jatim proporsi SMK : SMA yakni 70 : 30 untuk meningkatkan taraf hidup beserta kualitas pendidikan,” ujar Soekarwo saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 di Grand City Surabaya, Rabu (13/4/2016).

Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo ini menjelaskan, pendekatan pembangunan yaitu melalui integratif, spasial, holistik dan tematik untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

“Tingkat pendidikan SD-SMA berfungsi untuk memberangus buta huruf. Namun jika jumlah SMK meningkat, maka kualitas potensi yang dimiliki bisa digali lebih banyak,” tukasnya.

Hanya saja status mutu SMK yang belum terakreditasi ada 1511 lembaga di Jatim. Dan pada tahun 2017 harus selesai masalah akreditasi SMK.

“Ini Pekerjaan Rumah bagi Dinas Pendidikan Jatim agar pada tahun 2017 masalah akreditasi SMK selesai,” cakapnya.

Pakde Karwo juga meminta kepada supaya sekolah berbasis agama seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) segera memiliki badan hukum sehingga tidak ada lagi keterlambatan uang tidak terserap.

“Oleh karenanya saya meminta Departemen Agama dan Dinas Pendidikan harus membantu sekolah berbasis agama dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara,” pintanya.

Jatim kini bahkan memiliki 270 SMK Mini yang sebenarnya fungsinya sebagai Balai Latihan Kerja (BLK) yang sudah terakreditasi. Dalam Musrenbang kali ini membahas terkait Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2017 yakni pembangunan yang berkeadilan, berdaya saing dan berakhlak mulia dengan memperluas dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta peningkatan pelayanan publik.

“Jatim harus mampu dan bisa, pola pikir masyarakat harus berubah,” pungkasnya.