DPR Segera Bahas Tax Amnesty

Untuk itu, Ade menegaskan dengan terkuaknya Panama Papers, maka akan menjadi momen penguatakan aturan pajak di dalam negeri. Pembahasan kebijakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty akan dilaksanakan pada masa sidang keempat setelah masa reses.

“Sudah dimasukkan untuk pembahasan, setelah paripurna nanti rapat pimpinan Bamus, agendanya yaitu rapat kelengkapan untuk membahas Tax Amnesty sesegera mungkin,” papar Ade di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Selain itu, ia menyampaikan, penetapan UU Tax Amnesty juga dapat menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lebih Jauh, Politisi Golkar ini mengatakan, Tax Amnesty merupakan kebijakan pengampunan pajak yang dilakukan dengan cara menghapus ancaman pidana bagi pelanggar pajak yang bersedia mengajukan permohonan amnesti dan mengevaluasi nilai pajaknya.

“Pengajuan amnesty akan diikuti dengan berbagai konsekuensi yang bersifat mengikat, seperti membayar paket tarif tebusan dan memberikan akses kepada Dirjen Pajak untuk mengawasi kantong-kantong aset kekayaan para pemohon amnesti,”tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun.  Panama Paper membuktikan bahwa Indonesia membutuhkan tax amnesty.

Menurutnya, terkuaknya ‘Panama Papers’ tersebut, memberikan signal dan akan menjadi dasar untuk percepatan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU Tax Amnesty).

“Pembahasan RUU Tax Amnesty kan memang sudah masuk prioritas Program Legislasi Nasional  periode masa sidang ini, Sehingga, DPR memang sudah punya target untuk menyelesaikan RUU itu,” Papar Misbakhun di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Dia menyampaikan tax amnesty ini juga akan memberikan dukungan kepada pemerintah mengenai penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditopang penerimaan jangka pendek.