Anggaran Belum Proporsional, Pembangunan di Sumenep Jauh dari Harapan
RABU, 6 APRIL 2016
Jurnalis: M. Fahrul / Editor: ME. Bijo Dirajo / Sumber foto: M. Fahrul
SUMENEP — Belum adanya pemerataan anggaran antara wilayah kepulauan dan daratan di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur membuat pembangunan infrastruktur di daerah pulau masih jauh dari harapan masyarakat. Padahal warga disana juga memiliki hak sama untuk mendapatkan fasilitas yang sangat memungkin seperti di daerah daratan.
|
| AZ Rahman, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sumenep |
Selama ini memang sepertinya pemerintah setengah hati dalam mengurus berbagai kebutuhan masyarakat kepulauan, bahkan anggaran untuk daerah tersebut sangat minim. Pembangunan yang menjadi penunjang perkembangan ekonomi masyarakat tak kunjung memadai. Akibatnya masyarakat seringkali menilai bahwa warga kepulauan seperti anak tiri yang terkesan tidak mendapatkan hak sama.
“Jadi pembangunan di kepulauan memang sangat minim, atrinya masih ada ketimpangan antara kepulauan dengan daratan. Jadi kita bisa lihat infrastruktur di pulau manapun kondinya sangat parah,” kata AZ. Rahman, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Rabu (6/4/2016).
Disebutkan, dengan kondisi wilayah kepulauan yang sangat tidak memungkinkan, pihaknya selaku wakil rakyat sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah setempat, agar ada pemeretaan anggaran antara kepulauan dan daratan. Supaya mereka bisa menikmati pembangunan yang sama seperti masyarakat yang tinggal di daerah daratan.
“Porsi anggaran yang diberikan kepada kepulauan untuk infrastruktur jalan sangat minim, maka masyarakat yang berharap bisa menikmati pembangunan dengan baik sebagai bangsa yang merdeka, sampai sekarang masih belum terwujud,” jelasnya kepada Cendana News.
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada pemerintah agar daerah kepulauan diperhatikan secara serius, sehingga nantinya ada kesetaraan antara masyarakat yang tinggal di pulau maupun daratan, sebab selama masyarakat masih tinggal di daerah ini memiliki hak yang sama tanpa ada pengecualian.
“Jadi Bappeda dan Banggar harus bisa memberikan porsi anggaran yang proporsional untuk daerah kepulauan agar mereka kedepan lebih sejahtera. Karena pada tahun 2015 juga dapat rasionalisasi anggaran,” paparnya.
Iapun sama sekali tidak mengerti apa yang diinginkan oleh pemerintah daerah yang selama ini terkesan lupa bahwa di daerah ini memiliki banyak pulau, sehingga dari tahun ketahun porsi anggaran yang disediakan sangat minim tanpa memikirkan nasib warga pulau.