Aliansi Pemuda Nilai Kinerja SKPD di Sumenep Amburadul
KAMIS, 31 MARET 2016
Jurnalis: M. Fahrul / Editor: ME. Bijo Dirajo / Sumber foto: M. Fahrul
SUMENEP — Puluhan pemuda yang menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Sumenep, Jawa Timur meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) segera dilakukan evaluasi. Pasalnya selama ini banyak kinerja dinas yang amburadul, sehingga tidak mengedepankan kepentingan masyarakat.
|
| Demo pemuda |
“Dari pengamatan kami ada enam pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang perlu dilakukan evaluasi, karena semua pimpinan itu tidak kreatif. Makanya instansi yang dipimpin mereka itu hanya terkesan sebagai pelengkap saja, sebab progrmanya sama sekali tidak menunjang terhadap perkembangan ekonomi masyarakat,” kata Imam Arifin, kordinator lapangan (Korlap) aksi unjuk rasa Aliansi Pemuda Sumenep, Kamis (31/3/2016).
Disebutkan, enam SKPD yang kinerjanya dinilai amburadul diantaranya, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset (DPPKA), Kantor Kebersihan dan Pertamanan (KKP), dan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop – UKM), Inspektorat, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT).
“Ini merupakan bukti bahwa pimpinan di masing-masing instansi belum memiliki kapabilitas mumpuni, sehingga harus dievaluasi oleh bupati,” jelasnya.
lebih lanjut dia memaparkan, kelemahan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) sangat terlihat jelas, salah satunya adalah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, yang mana programnya hanya memberikan pelatihan packing produk bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM), namun tidak ada upaya untuk meningkatkan kreativitas, sehingga pelaku usaha tidak mampu menembus pangsa pasar secara luas.
“Kalau seperti DPPKA membiarkan aset daerah tercecer tanpa data pasti, Inspektorat setengah hati melakukan pengawasan terhadap kinerja pejabat, dan KKP membiarkan beberapa wilayah di perkotaan kotor, bahkan BPPT ditengarai mengeluarkan izin usaha secara politis, sedangkan Dinkes tidak berhasil membanguan Instalasi Pembungan Air Limbah di semua Puskesmas yang ada di daerah ini,” terangnya.
Dalam aksinya, selain berorasi para pengunjukrasa juga menggelar teatrikal dengan menabur uang mainan yang diartikan adanya jual beli jabatan di lingkungan pemerintah.
Tak lama kemudian para pengunjukrasa akhirnya diperbolehkan ke ruang pertemuan di kantor Pemkab Sumenep untuk menyampaikan tuntutannya yang ditemui ditemui langsung oleh Bupati Sumenep, A. Busro Karim dan Sekretaris Daerah.
Sementara Bupati Kabupaten Sumenep, A. Busyro Karim mengaku pihaknya sudah melakukan evaluasi kepada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan keinerja para pejabat tersebut, meskipun sebelumnya masih belum ada desakan dari siapapun.
“Itu masukan bagi kami, walaupun kami sudah melakukan evaluasi secara intern terhadap semua SKPD,” jelasnya.