Immanuel Yosua : KPP Jatim Punya PR untuk Mengedukasi Masyarakat
SABTU, 9 JANUARI 2016
Jurnalis: Charolin Pebrianti / Editor: Sari Puspita Ayu / Sumber foto: Charolin Pebrianti
SURABAYA—Komisi Pelayanan Publik (KPP) hingga akhir tahun 2015 masih belum selesai dalam memberikan pengetahuan terkait bagaimana menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat.
|
| Immanuel Yosua |
Ketua Divisi Sosialisasi KPP Jawa Timur, Immanuel Yosua menjelaskan masih banyak masyarakat yang menilai jika ada masalah dan lalu mengadu ke KPP maka permasalahan tersebut dianggap sudah ada penyelesaian.
“Pemikiran seperti itu salah, KPP harusnya berbasis masyarakat. Kalau ada masalah, kami hanya ‘menyalurkan’ aduan masyarakat kepada pihak terkait misalnya ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). KPP punya Pekerjaan Rumah (PR) untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tugas KPP,” terangnya kepada Cendana News, Sabtu (9/1/2016).
Pria berkacamata ini menerangkan edukasi yang dilakukan oleh KPP yakni menggandeng stake semua pihak yang memiliki visi sama dengan KPP, penyebaran informasi melalui media, sosialisasi kepada masyarakat, dan jika masyarakat mengadu ke KPP maka akan diberitahu tentang tugas KPP.
“Masyarakat ketika memiliki masalah cenderung lebih senang menggunakan pihak ketiga (dalam hal ini KPP) untuk menyelesaikan masalah,” ujarnya.
Selain itu masyarakat juga lebih memilih ‘nerimo’ atau menerima terkait masalah yang tengah dihadapinya. Padahal, masyarakat seharusnya sadar terkait hak dan tanggung jawabnya. Jika masyarakat sadar, maka masyarakat akan mengetahui masalah yang dihadapinya diselesaikan dengan cara apa dan bagaimana.
“Yang paling mendasar permasalahannya adalah sosialisasi kurang, dan masyarakat harus diberdayakan,” tegasnya.
KPP Jatim merupakan KPP terbaik se-Indonesia. KPP Jatim banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah sehingga secara birokratis diakui oleh negara, lalu partisipasi masyarakat bagus, dan keterlibatan publik dalam pelayanan bagus.
“Namun, menurut saya seluruh penilaian tersebut perlu ada penelitian lanjutan. Apa ini akibat terlalu banyaknya program, sehingga masyarakat aktif ataukah ada hal lain. Jadi, perlu penelitian lanjutan,” pungkasnya.