Buruh Desak Pemprov Jatim Sahkan Perda Perlindungan Tanaga Kerja

SURABAYA —– Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan masuk ke Indonesia akhir tahun ini, membuat para serikat buruh di Jatim khawatir mengenai nasib mereka. Mereka pun mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai perlindungan tenaga kerja lokal.

Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengaku Ranperda tersebut masih digodok. Dan itu direncanakan untuk mendampingi UU Nomor 13 Tahun 2003.

“UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan masih dianggap kurang kuat melindungi tenaga kerja, maka perlu Perda,” ungkap wanita yang berasal dari Fraksi PDIP.

Ketakutan yang ada dengan adanya MEA adalah batas negara tidak lagi terlihat, arif lokal mulai hilang jika eskpansi dari tenaga kerja asing bisa masuk dengan leluasa.

UU belum ada yang membatasi tenaga kerja dari luar negeri, oleh karena itu kemarin saat terjadi aksi di depan Grahadi buruh mendesak pemerintah Jatim agar UU mengenai pembatasan tenaga kerja dari luar negeri segera disahkan.

Koordinator Lapangan (korlap) KSPI Gresik, Teguh Murdyanto mengungkapkan selain UU juga perlu Perda, oleh karena itu mereka melakukan aksi, mendesak agar Gubernur Jawa Timur segera mendesak DPRD Jatim mengesahkan Perda soal perlindungan tenaga kerja asing.

“Pengamanan terhadap nasib buruh lokal serta pembatasan tenaga kerja luar negeri memang perlu UU dan Perda,” Tandasnya.

Jurnalis       : Charolin Pebrianti

Foto            : Charolin Pebrianti

Editor         : ME. Bijo Dirajo