UU

Kuasa hukum pemohon, Singgih Tomi Gumilang, dalam sidang perdana secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, mendalilkan frasa pohon dalam Penjelasan Pasal 111 dan Penjelasan Pasal 114 tidak dimaknai, sehingga dapat…

"DP MUI dan tim hukum MUI sedang  mempelajari naskah asli UU tersebut, dan akan memberikan masukan kepada pemerintah," ujar Amirsyah, kepada Cendana News, saat dihubungi Selasa (20/10/2020).

"Sekarang diberikan kesempatan, bukalah usaha seluas-luasnya. Supaya ada tenaga kerja yang diserap. Cuma pemerintah akan mengawasi, agar UMKM tidak mengganggu ketertiban umum dan masyarakat. Kalau ada yang melanggar, itu sebaiknya dibina,"…

Persentase pebisnis terbanyak berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu 23 persen, disusul Partai Gerindra sebesar 16 persen, dan Partai Golkar sebesar 16 persen.

Lebih lanjut disampaikan, pada klaster ketenagakerjaan, pasal 42, di mana tenaga kerja asing yang bekerja di start up tidak membutuhkan rencana penggunaan tenaga asing, dan pasal terkait dengan wajib izin tenaga kerja asing itu juga…

“Deregulasi dan liberalisasi peraturan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan alih daya (outsourcing), memberi konfirmasi bahwa tujuan UU ini adalah untuk menurunkan biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja tenaga kerja. UU ini…

Kepada dua anggota DPRD Kota Bekasi yang menerima, para mahasiswa dan perwakilan buruh meminta anggota dewan banding ke pusat, agar presiden mengeluarkan Perppu terkait omnibus law.