UU Pemilu

Pasal 240 ayat (1) huruf n UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum diuji materi ke Mahkamah Konsitusi. Pihak pemohon gugatan adalah, Dorel Amir, anggota Partai Golongan Karya (Golkar).

Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai Dasar Negara Pancasila sebagai bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan ji materi UU Pemilu, karena para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan UU tersebut.

Menurut Pemohon, aturan tersebut menimbulkan multitafsir dan menghilangkan kesempatan untuk memilih putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum ....

Heru mengatakan, rapat pleno pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu serentak di tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan tiga orang, juga berpotensi menimbulkan deadlock.

Dalam dalilnya, para pemohon menilai ketentuan tersebut telah menimbulkan kerugian hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kursi di tingkatan DPR RI.