RUU

Mendesak DPR RI dan Pemerintah membatalkan rencana pembahasan dan pengesahan RUU yang kini menimbulkan keresahan dan kontroversial di masyarakat.

"Tidak hanya RUU KUHP, RUU PKS tetapi juga RUU pertanahan, ketenagakerjaan dan RUU sumber daya air. Sebanyak 72 produk RUU di Indonesia merupakan produk legislatif turunan partai politik yang disponsori oleh Oligarki. Karena itu, misi besar…

Ia memperkirakan, Badan Legislasi DPR menyiapkan draft RUU Kamtan Siber secara terburu-buru, kemungkinan karena RUU Kamtan Siber sudah terdaftar dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2019, sementara masa tugas anggota…

Bamsoet mengingatkan kembali tanggung jawab penyelesaian RUU tidak hanya di DPR RI, namun Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Ahmad Zayadi, sependapat bahwa RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sesuatu yang dibutuhkan.

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan telah masuk daftar prioritas tahun 2019, dan diharapkan DPR RI dapat menyelesaikannya sebelum masa baktinya berakhir pada Oktober mendatang.

“Di tengah kemajemukan masyarakat adat dan hukum adat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah didorong agar segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat, ini,” Gubernur Bali Wayan Koster.