rekomendasi BPK

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menyatakan, 49,1 persen kelebihan pembayaran gaji PNS di DKI Jakarta, yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DKI Jakarta, telah dikembalikan.

Menurut dia, perbaikan data pangan juga perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh BPK terkait impor.

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI memperjuangkan pemutihan kerugian daerah temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Pemutihan tersebut dilakukan pada penilaian keuangan tahun anggaran berikutnya.