Keputusan itu melawan tekanan internasional yang mendesak militer untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati dalam pertemuan para pemimpin ASEAN.
Operasi militer di Rakhine masih berlangsung sehingga meningkatkan kemungkinan terjadi kejahatan tambahan, seperti disampaikan dalam siaran pers Amnesty International