Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M. Hanif Dhakiri, menyebut, angka ketidakcocokan (mismatc) antara program pendidikan dengan kebutuhan kerja sesuai keahlian, mencapai 63 persen.
Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) yang baru diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan diharap dapat mendorong pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural menjadi PMI prosedural atau legal.
Dia mengatakan selain melindungi para pekerja dari berbagai risiko kerja, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, mengimbau seluruh perusahaan di Indonesia mempermudah persyaratan pemagangan, agar yang tidak lulus sekolah dasar juga berkesempatan beradaptasi dengan dunia kerja.
Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, menegaskan, moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, masih tetap berlaku sampai saat ini.