Limbah Budidaya Ikan KJA Sebabkan Pencemaran DAS Kali Citarum
Menteri KKP mengakui tingginya limbah budidaya ikan sistem KJA menjadi penyebab pencemaran enceng gondok di Waduk Jatiluhur Jawa Barat.
Tren
- BEM dan Mental Inlander
- LPDP Prioritas Aktivis
- Ekonomi Pancasila dan Implementasinya
- “Diplomasi Proyek” Presiden Prabowo
- Koperasi Merah Putih: New KUD?
- Ramadhan: Ibadah Individual Energi Peradaban
- Imkanur Rukyat, Wujudul Hilal, Rukyatul Global: Makna Hukum Paling Dekat
- Rukyatul Global Itu Tidak Mungkin
- Awal Ramadan 2026: Antara Garis Ufuk dan Garis Otoritas
- Makna Tradisi Menjelang Ramadhan di Indonesia
Browsing Tag: "KKP"
KKP
Wabup Minta KKP Tingkatkan Pengawasan Kapal di Laut Natuna
Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda meminta Kementerian KP meningkatkan pengawasan di Laut Natuna, terkait operasional kapan nelayan.
Menteri Trenggono Dapat Gelar Kehormatan dari Kesultanan Tidore
Menteri Kelautan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono resmi diangkat, dikukuhkan, melalui pemberian gelar kehormatan sebagai Anak Adat Kesultanan Tidore.
Mulai Kamis, KKP Ketapang Berlakukan Penggunaan eHAC di Bandara
Pj Validasi KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Pontianak Wilayah Kerja Ketapang, Eko Hadma Dewanta mengatakan penumpang pesawat dan kapal di Ketapang wajib melakukan pengisian aplikasi electronic Health Alert Card (eHAC) sebelum…
DFW Nilai KKP Perlu Perhitungkan Kesiapan dan Risiko Penangkapan Terukur
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai perlu memperhitungkan tingkat kesiapan dan risiko kebijakan penangkapan terukur dalam rangka meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor kelautan dan perikanan nasional.
Izin Perikanan Dipermudah pada Era Penangkapan Terukur, Jamin KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin pengurusan izin perikanan tangkap semakin mudah pada era kebijakan penangkapan terukur seperti tidak ada lagi surat keterangan melaut (SKM) sebagai pengganti surat izin penangkapan ikan…
KKP : 10 Kapal Ikan Indonesia Pelanggar Ketentuan Ditertibkan
Kementerian Kelautan dan Perikanan menertibkan 10 kapal ikan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan karena beroperasi tidak sesuai aturan di kawasan perairan Halmahera (Maluku) dan Banggai (Sulawesi Tengah).