Jaksa Agung

"Kalau memang ada indikasi perusahaan BUMN melakukan tindak pidana korupsi, tentu kita akan tindaklanjuti," kata Jaksa Agung.

"Tidak mungkin kita melimpahkan berkas perkara ketiga tersangka sementara yang satu tersangka masih DPO," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung menyebutkan, semua posisi memiliki peran, tanggung jawab, dan bobot yang sama. Semua pada hakikatnya adalah satu kesatuan.

Prioritas 100 hari kerja, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, adalah bekerja cepat memprioritaskan kasus yang sudah ada. Pengganti dari HM Prasetyo tersebut akan mengutamakan kasus tindak pidana korupsi yang saat ini sedang ditangani.

Prasetyo menyampaikan jalan yang lebih mudah untuk kasus pelanggaran HAM masa lalu adalah pendekatan nonyudisial dengan rekonsiliasi.

Terdapat cara lain yang dapat ditempuh pihak yang keberatan dengan revisi UU KPK, yakni mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Penegasan tersebut menanggapi saran Ombudsman RI agar TP4 dapat menjaga independensi ketika mengawal dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan nasional.