34.614 APK Langgar Aturan Ditertibkan Bawaslu DKI
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mencopot 34.614 alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan pemasangan
Tren
- Asyura di Indonesia: Sunni dan Syiah
- UNY Berikan Pelatihan Perakitan Alat Pengairan Otomatis bagi Warga Ponjong
- Asyura dan Karbala: Saat Darah Menjadi Lentera Menolak Mati
- Bawaslu Kulon Progo Tandatangani PKS dengan Universitas Janabadra
- Obituari Wina Armada Sukardi: Wafatnya Sang Tokoh
- Festival Gau’ Maraja Leang-leang 2025: Kenalkan Situs Arkeologis Indonesia ke Dunia
- Rinjani Ditutup?
- Menteri Kebudayaan: FFI Representasi Keberagaman Sinema Indonesia
- Harmoni Zaman 70-an: Lestarikan Perjalanan Musik Indonesia
- Kunjungi BRIN Cibinong, Menteri Kebudayaan Dorong Kolaborasi Penelitian Warisan Budaya Indonesia
Browsing Tag: "Alat Peraga Kampanye"
Alat Peraga Kampanye
Bawaslu Pertegas Aturan Pemasangan Bendera Parpol di Sleman
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, mempertegas aturan pemasangan bendera Partai Politik (Parpol). Hal tersebut menjadi tindaklanjut, setelah usulan untuk merevisi Peraturan Bupati Sleman tentang alat peraga kampanye (APK) dikabulkan.
Rumah ASN Dipasangi APK, Laporkan Bawaslu
Masyarakat Padang Panjang diminta untuk melaporkan jika menemukan rumah Aparatur Sipil Negara yang dipasangi Alat Peraga Kampanye (APK).
2.811 APK yang Melanggar Aturan di Yogyakarta Ditertibkan
Meskipun bendera belum masuk kategori alat peraga kampanye di Kota Yogyakarta, namun jumlah alat peraga kampanye
Dilarang, Caleg Tetap Pasang Alat Peraga Kampanye di Pohon
Para Calon Anggota Legislatif (Caleg), diminta tidak memasang alat peraga kampanye di tempat yang dilarang, termasuk di pohon.
Langgar Aturan, Bawaslu Bantul Tertibkan 3.866 APK
BANTUL - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama aparat dari instansi terkait hingga saat ini telah menertibkan sebanyak 3.866 alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 yang pemasangannya…
Bawaslu Rejang Lebong Cegah Pemasangan APK Salahi Aturan
APK yang belum memenuhi unsur-unsur yang ditentukan KPU, dan hanya menampilkan gambar caleg dan partai yang bersangkutan saja tanpa dilengkapi dengan misi visi maupun program kerja, harus diperbaiki.