PIJAR 98: Jaga Stabilitas Ekonomi, Pemerintah Prabowo Genjot Solusi Hadapi PHK

JAKARTA 3 Maret 2025 – Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang terjadi belakangan ini menjadi perhatian utama pemerintahan Presiden Prabowo dan berbagai pihak terkait.

Untuk menghadapi tantangan ini, berbagai solusi telah dikemukakan guna menjaga stabilitas ekonomi serta memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Sekretaris Jenderal PIJAR 98, Indri Ariefiandi, menegaskan bahwa upaya untuk mengatasi PHK massal telah tepat dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo, yakni fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja serta kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo telah menginisiasi berbagai program pelatihan dan peningkatan keterampilan agar tenaga kerja dapat beradaptasi dengan perubahan industri yang semakin dinamis.

Selain itu, perusahaan juga diharapkan dapat lebih inovatif dalam mengembangkan bisnisnya sehingga mampu mempertahankan tenaga kerja yang ada.

Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah perluasan cakupan program Kartu Prakerja dengan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi dan manufaktur guna menyediakan pelatihan berbasis industri, sehingga tenaga kerja yang terdampak dapat memiliki keterampilan baru yang relevan dengan permintaan pasar kerja.

Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi salah satu pilar utama dalam menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK.

Untuk mendukung sektor ini, pemerintah berupaya memberikan kemudahan akses permodalan serta insentif pajak bagi UMKM yang menyerap tenaga kerja terdampak.