Rekonstruksi Peradaban Nusantara: Kesatu dari Tujuh Langkah

Prasarat pertama dari tujuh langkah dalam rekonstruksi peradaban nusantara atau dalam membalik arus dan gelombang sejarah bangsa Indonesia adalah konsolidasi implementasi Pancasila. Agar Indonesia terakselerasi pembanggunannya untuk segera setara negara maju adalah dengan menjadikan Pancasila sebagai road map idiologis. Konsepsi membalik arus dan gelombang sejarah bangsa ini dikupas mendalam dalam bab terakhir (bab 7) buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”.

Keharusan konsistensi Pancasila sebagai road map idiologis bagi pembangunan bangsa Indonesia ditekankan betul oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Menurut keduanya, Pancasila harus menjadi panduan untuk mewujudkan peradaban Indonesia.

Presiden Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan “ruh Indonesia merdeka yang kekal dan abadi haruslah Pancasila”. Adapun wasiat Presiden Soeharto menyatakan bahwa cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang ingin tetap merdeka, berdaulat, bisa hidup dalam kemakmuran dan keadilan, dapat diwujudkan manakala konsisten menggunakan Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionilnya.

Terdapat dua alasan utama menjadikan Pancasila sebagai road map idiologis tegaknya kembali tatanan peradaban Nusantara. Pertama adalah Pancasila memenuhi unsur-unsur universalisme penopang tegaknya peradaban skala besar. Kedua, memiliki kesesuaian dengan akar historis maupun komitmen spiritual masyarakat nusantara.

Tegaknya peradaban mempersyaratkan adanya landasan idiologi yang kuat. Maka upaya membalik arus dan gelombang sejarah peradaban Nusantara (Indonesia) untuk menjadi bangsa yang maju dan berdaulat, akan banyak ditentukan oleh konsistensinya dalam berpegang teguh terhadap Pancasila sebagai road map idiologis.

Bahkan bagi Presiden Soeharto, pembangunan bangsa pada dasarnya merupakan implementasi Pancasila dari semua segi. Maka pada era pemerintahannya dikenal istilah ekonomi Pancasila, Demokrasi Pancasila, Hubungan Industrial Pancasila, dan lain sebagainya. Hal itu merupakan upaya menerjemahkan pancasila dalam kehidupan riil bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu konsolidasi idiologi bangsa mendesak diperlukan. Pancasila harus dijadikan muara dari semua diskursus kebangsaan. Untuk menyatukan segenap gerak langkah semua elemen bangsa dalam satu gerak kolektif pembangunan bangsa yang terarah, terencana dan berkelanjutan. Pancasila harus secara konsisten dijadikan sebagai idiologi bangsa.

Pancasila harus diterjemahkan pada tingkat operasional dalam semua aspek pembangunan. Termasuk perlu dilakukannya edukasi publik idiologi bangsa secara terorganisir berjenjang dan berkelanjutan. Jika belum ada konsep pengganti, maka model P4 bisa dihidupkan.

Pancasila tidak cukup implementasinya sebatas slogan. Maka harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selain untuk menyatukan persepsi tentang arah pembangunan peradaban bangsa Indonesia, konsistensi Pancasila sebagai road map idiologis pembangunan bangsa bertujuan pula mereduksi konflik-konflik horisontal yang negatif. Konflik yang dikendalikan oleh pemaksaan diri dan golongan yang bertentangan dengan kepentingan bersama sebagai sebuah bangsa. Konflik ini dalam sejarahnya selalu menguras energi sehingga tujuan pembangunan peradaban bangsa menjadi tersendat.

Konsistensi implementasi Pancasila sebagai prasyarat dalam membalik arus dan gelombang sejarah bangsa ini dikupas tuntas sebagai salah satu dari tujuh rekomendasi untuk keluar dari stagnasi pembangunan bangsa era reformasi. Melalui Bab IX buku “Presiden Soeharto dan Visi Kenusantaraan”.

Buku itu bisa di dapatkan di market place “Gunsa Book Store” dalam link:

https://shopee.co.id/product/331312971/10877835936?smtt=0.100775878-1670062909.3