Gelombang aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM di Bekasi terus terjadi

KOTA BEKASI, Cendana News – Aksi tolak kenaikan harga BBM bersubsidi terus terjadi di Kota Bekasi.

Kali ini, aksi menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dilakukan oleh ratusan massa Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI).

Dalam aksinya menolak kenaikan harga BBM itu mereka secara bergantian menggeruduk Gedung DPRD Kota Bekasi di Kalimalang, Kamis (15/9/2022).

Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka juga menolak UU Omnibuslaw.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi Saifuddaulah bersama anggota dewan Alimudin, Latu Har Hary, Evi M dari Fraksi PAN, Ibnu Hajar Tanjung dari Fraksi Gerindra, menemui massa aksi tersebut.

Para anggota dewan bersama pula dengan Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki menaiki mobil komando milik  pengunjuk rasa.

Massa buruh dalam orasinya meneriakkan dampak kenaikan harga BBM terhadap harga bahan pokok, transportasi dan lainnya.

Sementara itu gaji buruh tidak sabanding dengan pengeluaran keluarga dan kehidupan karena naiknya harga BBM.

Selain menuntut penurunan harga BBM, massa aksi juga meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Omnibus law. Dan, meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMK 2023 naik sebesar 20 persen.

Ketua DPRD Kota Bekasi dalam orasinya di atas mobil komando para massa demonstrasi mengaku merasakan hal yang sama.

“Kami akan terus menampung dan menyalurkan aspirasi ini ke tingkat pusat,” kata Saifuddaulah.

Dia juga menyampaikan, bahwa momentum kenaikan harga BBM tidak tepat, karena rakyat baru saja ‘sembuh’ secara ekonomi setelah pandemi.

Sebelumnya, massa aksi diterima Sekda Kota Bekasi dan Disnaker untuk audiensi.