Indonesia-Swedia Sepakati Kerja Sama dalam Ekonomi Biru

JAKARTA — Pemerintah Indonesia-Swedia menyepakati kerja sama dalam ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk menciptakan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

Kerja sama itu disepakati dalam pernyataan bersama yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dengan Menteri Infrastruktur Swedia Thomas Eneroth serta Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim/Deputi Perdana Menteri Swedia Per Bolund di Stockholm, Swedia.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, mengatakan kerja sama ini disepakati karena kedua negara mempunyai kesamaan peluang dan tantangan dalam mengembangkan ekonomi biru sebagai basis pembangunan ekonomi.

“Indonesia bersama dengan Swedia bersepakat untuk mengembangkan Peta Jalan untuk Ekonomi Biru, sebagai bagian dan upaya Indonesia untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan Indonesia nantinya dapat belajar dari Swedia yang baru-baru ini telah mengembangkan strategi ekonomi biru, yang antara lain mencakup strategi blue-growth dan Marine Spatial Planning, sejalan dengan pelaksanaan COP26 di Glasgow awal November 2021.

Sebagai negara kepulauan, lanjut dia, kedua negara juga sepakat ekonomi biru merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan paska COVID-19 dan transformasi ekonomi demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Ekonomi biru yang saat ini merupakan salah satu strategi dalam transformasi ekonomi Indonesia adalah pembangunan yang berbasis pada nilai ekonomi sumber daya laut Indonesia.

Ekonomi ini dapat menciptakan nilai tambah pada rantai suplai sumber daya laut Indonesia, secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Pertumbuhan ekonomi biru tersebut didasarkan pada tiga pilar, yakni lingkungan kelautan yang sehat dan tangguh, industri berbasis kelautan yang kompetitif, dan area pesisir yang atraktif.

Ekonomi biru ini mencakup berbagai sektor, antara lain sektor perikanan, sektor industri olahan hasil laut, sektor logistik laut, sektor perdagangan dan industri galangan kapal.

Selanjutnya, wisata bahari, bioteknologi, energi terbarukan, manajemen sumber daya air, sumber daya manusia termasuk pendidikan dan riset, serta sektor-sektor lainnya yang terkait secara langsung dan tidak langsung.

Selain itu, ekonomi biru juga merupakan peluang bagi Indonesia untuk merealisasikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan, dengan mengurangi ketimpangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, dan antar gender.

Menurut rencana, Indonesia dan Swedia akan mengawali implementasi kerja sama Ekonomi Biru ini dalam Swedia-Indonesia Sustainability Partnership di akhir November 2021.

Kemudian, Indonesia akan mengusung leadership on Blue Economy dalam acara G20 tahun 2022, serta menjadikan Blue Economy sebagai salah satu prioritas pembahasan di G20 Development Working Group (DWG).

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pertemuan ketiga menteri untuk membahas rencana Indonesia untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru, dengan kesediaan Swedia untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, dan berkelanjutan.

IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia juga memiliki peluang besar sebagai lokasi penerapan ekonomi biru di masa depan. [Ant]