Kemenkeu Soroti Rendahnya Serapan Anggaran BLT Desa

JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya realisasi serapan anggaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sampai saat ini baru tersalurkan sebesar Rp6,1 triliun dari total alokasi anggaran sebesar Rp28,8 triliun.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti mengatakan, seharusnya di masa pandemi seperti sekarang, prioritas penggunaan anggaran dana desa diarahkan untuk program tersebut.

“Ini merupakan suatu hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Pada saat pandemi, program perlindungan sosial (perlinsos) ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” ujar Prima dalam acara Sosialisasi PMK Nomor 94/PMK.07/2021 secara daring, Selasa (27/7/2021).

Selain hal itu, Prima juga menekankan pentingnya konsistensi realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT desa setiap bulannya. Prima menyebut ada tren penurunan jumlah penerima dalam beberapa bulan terakhir ini.

“Ini berarti belum semua KPM menerima BLT desa secara tetap. Padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai,” tandasnya.

Prima mengungkapkan, bahwa pihaknya telah memberikan sejumlah relaksasi persyaratan yang sebelumnya dianggap sebagai penghambat penyerapan dana desa.

“Salah satu relaksasinya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” tambah Prima.

Prima mengimbau, apabila ada desa yang jumlah KPM nya masih kurang, maka bisa untuk melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.