PPBE akan Bawa Indonesia Menuju Perikanan Berkelanjutan

JAKARTA — Pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dinyatakan akan menjamin keberlangsungan perikanan yang dimiliki Indonesia. Penerapan yang terus dievaluasi akan memberikan hasil yang lebih baik dari setiap tahapannya untuk membawa Indonesia menuju skema pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Staf Learning Center Politeknik AUP Jakarta DR. Suharyanto, SPi, MSi, menjelaskan pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem (PPBE) merupakan suatu konsep menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan dengan aspek lainnya.

“Aspek lainnya ini meliputi pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan terpadu, komprehensif dan berkelanjutan,” kata Suharyanto dalam learning session yang digelar Politeknik AUP Jakarta, Senin (28/6/2021).

Untuk memastikan penerapan pendekatan ini, maka perlu dinilai beberapa aspek terkait. “Yang pertama adalah terkait keseimbangan dimensi, antara sumberdaya perikanan dan ekosistem, pemanfaatannya untuk sosial ekonomi masyarakat dan kebijakan perikanan,” urainya.

Yang kedua adalah terkait tujuan dari PPBE ini, yang mana untuk memperkuat kelembagaan, membangun dan mengintegrasikan co-management, mempergunakan pengetahuan tradisional dan ilmiah dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.

“Dengan mempertimbangkan kedua aspek tersebut, maka implementasi PPBE ini membutuhkan evaluasi secara terus menerus sehingga bisa mengidentifikasi indikator kunci untuk terus memperbaiki pengelolaan perikanan,” urainya lagi.

Siklus pengelolaan perikaan dimulai dengan perencanaan, adopsi, implementasi lalu mengevaluasi. “Dengan melakukan evaluasi maka kita akan memperbaiki perencanaan berikutnya sesuai dengan hasil penelitian dan kejadian di lapangan,” kata Suharyanto.

Penerapan PPBE ini, lanjutnya, akan membuka peluang kerja sama antara pelaku perikanan dan pemegang kebijakan dalam mengelola perikanan dengan tetap mempertimbangkann kelestarian ekosistem.

“Sumber daya ikannya, habitat dan ekosistemnya, teknik penangkapan ikan, sosial, ekonomi dan kelembagaan akan saling terintegrasi menuju satu tujuan, yaitu perikanan berkelanjutan yang berbasis ekosistem,” tuturnya.

Untuk menilai apakah suatu sistem sudah diimplementasikan dengan baik, dapat dinilai dari beberapa indikator.

“Apakah sistem itu memiliki daya dukung pada ekosistem?, apakah relevan pada tujuan co-management?, apakah sistem ini dapat dimengerti oleh seluruh pemangku kepentingan?, dana dapatkah sistem ini dipakai dalam kerangka monitoring dan evaluasi?,” tuturnya lagi.

Suharyanto menyebutkan pemahaman dan penilaian indikator ini sudah disampaikan secara detail oleh BPPT, dengan menggunakan Flag Modelling.

“Dari setiap evaluasi yang menggunakan flag modelling tersebut, kita akan bisa menyusun rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang, sekaligus mempersiapkan skenario perbaikan pengelolaan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Ahli Perikanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Luky Adrianto menyebutkan penerapan pengelolaan berbasis karakteristik masing-masing daerah akan memberikan lebih banyak manfaat pada wilayah dan juga sumber daya.

“Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga perlu dikembangkan suatu sistem yang memang sesuai dengan wilayah tersebut. Tak bisa dilakukan dengan pendekatan yang sama dari pusat,” kata Luky saat dihubungi.

Proses perencanaan perikanan, implementasi, monitorinh dan evaluasi harus dilakukan berdasarkan indikator yang dibangun sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

“Dengan membangun sistem yang berbasis ekosistem, dalam artian sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut maka kita bukan hanya mengelola sumber daya perikanan tapi juga membuka suatu potensi keekonomian yang memiliki dampakk kolektif pada sosial daerah tersebut hingga tingkat nasional,” pungkasnya.