Negara-negara Muslim Minta PBB Selidiki Konflik Palestina

JENEWA — Negara-negara Muslim meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelidiki kemungkinan kejahatan yang dilakukan selama konflik 11 hari antara Israel dan kelompok militer Palestina Hamas serta untuk menetapkan tanggung jawab komando.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus tentang konflik terbaru pada Kamis, atas permintaan Pakistan, sebagai koordinator Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan negara Palestina.

Negara-negara tersebut mengajukan rancangan resolusi pada Selasa malam yang akan membentuk komisi penyelidikan internasional independen untuk menyelidiki semua pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan di Israel, sejak 13 April.

Rancangan resolusi itu juga akan memeriksa semua akar penyebab yang mendasari pelanggaran HAM, ketegangan dan ketidakstabilan, “termasuk diskriminasi dan penindasan sistematis berdasarkan identitas nasional, etnis, ras atau agama”.

Tim independen akan mengumpulkan dan menganalisis bukti kejahatan yang dilakukan, termasuk materi forensik, “untuk memaksimalkan kemungkinan diterimanya dalam proses hukum”.

Tim independen juga akan mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab untuk mencoba dan mengakhiri impunitas serta memastikan akuntabilitas hukum.

Meirav Eilon Shahar, duta besar Israel untuk PBB di Jenewa, mengatakan di Twitter minggu lalu bahwa mengadakan sesi “menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini”.

Sejak dibentuk pada tahun 2006, dewan hak asasi PBB, sebuah forum yang beranggotakan 47 orang, telah mengadakan delapan sesi khusus sebelumnya yang mengutuk Israel dan melakukan beberapa penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.