Kekurangan Personel, UPT KPH Sikka Kesulitan Awasi Kawasan Hutan

MAUMERE — Kekurangan personel membuat penyuluhan dan pengawasan terhadap kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) seluas 37.622,43 hektare yang tersebar di 16 dari 21 kecamatan di Kabupaten Sikka sulit dilaksanakan.

“Kami kesulitan untuk melakukan penyuluhan kepada warga. Pengawasan juga tidak maksimal karena personel kami terbatas,” kata Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) Kabupaten Sikka, NTT, Benediktus Herry Siswadi saat dihubungi, Rabu (12/5/2021).

Herry mengakui pihaknya kurang melakukan pendampingan karena keterbatasan anggaran,  petugas penyuluh kehutanan pun jumlahnya sangat terbatas, yakni 12 dan ada yang membawahi 2 kecamatan.

Sementara itu lanjutnya, jumlah semua staf di kantor UPT KPH Sikka sebanyak 44 orang, sehingga ketika terjadi kebakaran hutan maka staf kantor pun terjun ke lapangan.

“Pemerintah desa juga terkesan tidak peduli dengan kawasan hutan karena mereka berpikir ada instansi yang mengurusnya. Padahal kami kesulitan melakukan pengawasan karena dana dan personel sangat terbatas,” ucapnya.

Herry menyebutkan, di Kecamatan Doreng saja terjadi perambahan hutan oleh masyarakat sejak tahun 2.000 hingga luas yang dirambah mencapai 100,59 hektare di Desa Wolomotong dan 50 hektare di Desa Kloangpopot.

Disebutkannya, perambahan hutan dilakukan ketika terjadi konflik tapal batas yang membuat warga masuk ke dalam kawasan hutan melakukan penebangan pohon dan membuka kawasan hutan.

“Warga bukan saja membuka kawasan hutan untuk dijadikan lahan pertanian saja tetapi membangun rumah di dalam kawasan ini. Kami sedang berupaya memfasilitasi mereka untuk mendapatkan hak Hutan Kemasyarakatan,” ungkapnya.

Kepala Desa Wolomotong, Romanus Rabu menyebutkan, warga membuka kebun di dalam kawasan hutan lindung dengan menanam berbagai komoditi pertanian seperti wortel. kentang dan aneka sayuran serta tanaman perkebunan seperti pala, cengkeh dan vanili.

Ia katakan,a kibat adanya perambahan hutan mengakibatkan debit mata air berkurang drastis sehingga masyarakat di Desa Wolomotong dan Kloangpopot kesulitan.

“Warga di dua desa ini terpaksa membeli air dari mobil tanki seharga Rp400 ribu per 5 ribu liter karena debit mata air berkurang drastis sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan warga,” ucapnya.

Romanus menambahkan, harusnya ada penegakan hukum oleh UPT KPH Sikka namun pihaknya melihat ada pertimbangan kemanusiaan sehingga warga tetap merambah kawasan hutan.