Beijing Hapus Aturan Tes Usap Setelah 41 Hari Tanpa Kasus COVID-19

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 13 Mar 2021 - 21:16

Petugas medis melakukan tes usap terhadap seorang awak media di Beijing, Kamis (4/3/2021), sebagai syarat wajib sebelum menjalankan tugas liputan Sidang Tahunan Parlemen China (CPPCC-NPC) di Balai Agung Rakyat, Beijing, pada 4-10 Maret 2021 – foto Ant

BEIJING – Setelah 41 hari tidak ada kasus baru COVID-19, Pemerintah Kota Beijing menghapus syarat wajib tes COVID-19, bagi siapa saja yang baru datang dari berbagai daerah di China.

Penghapusan aturan tersebut mulai berlaku pada Selasa (16/3/2021) mendatang. Hal itu telah diumumkan secara resmi Pemkot Beijing dan dimuat beberapa media di China. Sejak 28 Januari, Beijing memberlakukan syarat wajib tes usap, yang hasilnya negatif COVID-19 dalam kurun waktu tujuh hari, sebelum memasuki wilayah Ibu Kota China itu.

Peraturan tersebut dianggap efektif, karena dalam 41 hari terakhir tidak ada lagi kasus baru. Dengan demikian, maka arus keluar-masuk Beijing semakin mudah, tidak seperti saat menjelang dan setelah musim libur Tahun Baru Imlek beberapa waktu lalu.

Penghapusan aturan itu menyusul diluncurkannya kartu kesehatan internasional oleh Kementerian Luar Negeri China. Kartu kesehatan internasional tersebut berfungsi sebagai dokumen perjalanan bagi warga negara China ke berbagai negara yang telah mencapai kesepakatan dengan China.

Sementara itu, Filipina telah mendeteksi adanya kasus pertama varian virus corona yang sangat menular, yang pertama kali diidentifikasi di Brazil. Kementerian Kesehatan Filipina mengungkapkan hal itu Sabtu (13/3/2021). “Seorang warga Filipina, yang kembali dari Brazil dinyatakan positif varian P.1, setelah 752 sampel diurutkan di pusat genom,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kementerian itu melaporkan 59 infeksi baru varian B.1.1.7 yang pertama kali terdeteksi di Inggris, dan 32 kasus varian B.1.351 ditemukan di Afrika Selatan. Hal ini membuat kasus untuk varian tersebut masing-masing menjadi 177 dan 90. “Kepatuhan yang benar dan konsisten terhadap standar kesehatan masyarakat minimum akan mencegah penularan varian ini,” kata kementerian itu.

Filipina, yang memiliki kasus dan kematian akibat COVID-19 tertinggi kedua di Asia Tenggara, sedang berjuang melawan lonjakan baru saat meningkatkan program vaksinasi yang dimulai pada 1 Maret. (Ant)