Jawa Tengah Dorong Pengembangan Desa Wisata
Editor: Koko Triarko
SEMARANG – Potensi wisata di Jawa Tengah masih terbuka luas, termasuk kearifan lokal yang ada di masing-masing desa di seluruh wilayah provinsi tersebut. Hal itu mendorong Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disporapar) Jateng untuk mengembangkan desa wisata.
“Potensi desa wisata di Jateng luar biasa. Kita sudah siapkan strategi-strategi untuk mendorong pertumbuhan desa wisata yang ada. Termasuk menggandeng stakeholders terkait, seperti program Corporate Social Responsibility (CSR), bisa disalurkan ke desa-desa yang siap bertransformasi ke arah desa wisata,” papar Kepala Disporapar Jateng, Sinoeng Nugroho Rachmadi, saat dihubungi di Semarang, Minggu (28/2/2021).
Termasuk juga menggandeng kalangan perguruan tinggi, dalam pengembangan desa wisata. Caranya, dengan mengirimkan mahasiswa ke desa melalui kegiatan KKN tematik untuk menciptakan embrio desa wisata.
“Kegiatan tersebut sudah kita lakukan, namun memang adanya pandemi Covid-19, upaya tersebut menjadi terhambat. Namun bukan berarti tidak bisa dilaksanakan, kita dituntut harus kreatif dalam menghadapi pandemi ini,” tambahnya.
Tidak hanya itu, dalam mendorong pertumbuhan desa wisata tersebut, Pemprov Jateng juga sudah mengeluarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019, tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Jateng.
Sesuai perda tersebut, basis pemberdayaan desa wisata dibagi menjadi tiga bagian. Termasuk wisata alam, yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam pedesaan, antara lain hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro.
“Kemudian wisata budaya, meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs atau cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya,” lanjut Sinoeng.
Serta, wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreativitas orang perorangan, maupun kelompok, seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
“Bisa juga dikembangkan desa wisata, dengan perpaduan antara basis wisata alam, wisatabudaya, dan wisata hasil buatan manusia. Contohnya pun sudah banyak, seperti di desa wisata Wanurejo atau Candirejo yang ada di sekitar Candi Borobudur. Desa tersebut sudah dikelola dengan baik sebagai desa wisata,” tambahnya.
Pihaknya pun berharap, dengan adanya desa wisata tersebut, masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan pariwisata berbasis kebudayaan lokal sesuai perencanaan pembangunan daerah.
“Termasuk menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa wisata. Kita juga lakukan pendampingan bagi mereka, dalam upaya mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata, yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi, pemasaran dan industri pariwisata secara profesional,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Program Pemberdayaan Masyarakat dan KKN Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Arisul Ulumuddin, saat dihubungi, juga memaparkan hal senada.
“UPGRIS menjadi salah satu perguruan tinggi di Jateng yang digandeng Disporapar Jateng, untuk ikut membantu menumbuhkan desa wisata di provinsi ini. Caranya melalui kuliah kerja nyata (KKN) tematik yang kita lakukan. Tahun lalu, kita lakukan di 10 desa di wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan,” terangnya.
Dalam pelaksanaan KKN tersebut, pada mahasiswa bersama warga, membuat peta potensi wisata dan pokdarwis (kelompok sadar wisata).
“Tentunya, itu akan mengunggah kesadaran masyarakat, terkait potensi wisata yang ada di desanya,” lanjutnya.
Selain melalui KKN, pihaknya juga melakukan pendampingan desa wisata melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
“Salah satu contohnya, dengan pendampingan desa wisata Jungsemi, dalam pengelolaan Pantai Indah Kemangi (PIK) Kendal,” lanjutnya.
Arisul menjelaskan, pengelolaan PIK juga salah satu hasil dari kegiatan KKN, kemudian ditindaklanjuti oleh LPPM UPGRIS sebagai mitra desa. Mereka memberikan pendampingan, dari sejak awal rencana hingga pantai tersebut siap dikunjungi wisatawan. “Adanya pengelolaan pantai tersebut, juga berkat Program Desa Mitra bersama desa Jungsemi,” pungkasnya.