IDEAS: KPU Harus Yakinkan Masyarakat, Pilkada Aman Covid-19

JAKARTA — Institute For Demographic and Poverty Studies (IDEAS) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di tengah pandemi Covid-19  itu tetap aman.

“KPU dan pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember mendatang itu aman dari paparan Covid-19,” ujar peneliti IDEAS, Agung Nugroho pada konferensi pers virtual bertajuk ‘Mitigasi Risiko Penyebaran Covid-19 saat Pilkada 2020,’ di Jakarta, Senin (7/12/2020).

Hal ini dikarenakan menurutnya, hasil survei IDEAS mencatat sekitar 154 orang, 60 persennya mengatakan tidak setuju apabila Pilkada tetap dilanjutkan pada masa pandemi Covid-19. Sebanyak 37 persen responden menyatakan bahwa Pilkada tetap dilanjutkan. Dan, sisanya yakni 13 persen masih ragu-ragu. Hasil survei ini menurutnya, menjadi ancaman bagi KPU dan pemerintah pusat.

“Data survei itu sebenarnya ancaman, karena angka partisipasi publik akan turun,” tukasnya.

Selain itu jelas dia lagi, dalam survei IDEAS juga menemukan sekitar 40 persen responden menyatakan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak aman dari Covid-19. Ini karena mereka merasa, bahwa keamanan yang KPU dan pemerintah suguhkan selama ini masih menjadi ancaman.

“Apabila kalau harus datang ke TPS untuk memilih kepala daerah, mereka merasa kesehatan terancam,” ujarnya.

Sehingga dikatakan Agung, bahwa  ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi ini menjadikan IDEAS memprediksi, yakni  indeks demokrasi di Indonesia akan menurun di angka 65,50 persen. Dan ini menurutnya,  akan menjadi sejarah pesta demokrasi terburuk karena rendahnya partisipasi publik untuk memilih.

“Kekhawatiran publik jika harus keluar rumah, maka tentu  harus berinteraksi dengan pemilih dan tim KPPS. Ini menjadi ancaman yang tinggi bagi mereka,” tukasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kalau selama ini imbauan mengenai cara memilih aman di masa pandemi masih sangat minim dilakukan oleh KPU. Dan masyarakat juga hanya menerima janji-janji kampanye dari pasangan calon saja.

Apabila pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik pada saat Pilkada, bisa dengan melakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) yang tinggi dan ketat sebelum pemilihan berlangsung.

Namun sayangnya kata Agung,  pemerintah tidak mampu mereda kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan lonjakan infeksi Covid-19.

Karena terlihat saat ini saja banyak rumah sakit yang penuh dengan pasien Covid-19. Bahkan ada pasien dilempar dari RS satu ke RS lain. Ini membuktikan bahwa pemerintah masih belum siap terkait kemungkinan lonjakan pasien Covid-19.

Jika  KPU dan pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap jaminan keamanan kesehatan, kemungkinan Pilkada bisa dilaksanakan dengan baik.

“KPU harus menekan kasus penularan Covid-19, terutama usai pemungutan suara. Sebab, kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerumuman. Tenaga medis juga harus cukup,” urainya.

Karena Pilkada 2020 dilakukan pada masa pandemi, maka  IDEAS mendorong agar KPU menyediakan APD, tempat cuci tangan, sanitasi tangan, hingga memastikan tersedianya penyediaan bilik khusus.

“Jadi apabila ada pemilih yang terindikasi Covid-19, bisa milihnya di bilik khusus itu,” ujarnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota pada 9 Desember mendatang.