Jaga Daya Beli, Program JPS Lanjut Tahun Depan

JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan pemerintah telah memutuskan untuk kembali melanjutkan sejumlah program jaring pengaman sosial (social sefety net) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 mendatang.

“Hal ini sudah diputuskan pada Sidang Kabinet tentang pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi di Istana Negara hari ini. . Pemerintah mempertimbangkan kasus Covid-19 yang masih terus bergerak, meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun depan,” ujar Menkeu, Senin (7/9/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menkeu juga mengatakan, meski anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada tahun depan lebih sedikit dari yang dialokasikan pemerintah tahun ini, namun pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya realokasi di beberapa pos anggaran.

“Saat bicara program PEN nilainya lebih rendah, maka kami akan melakukan berbagai perubahan alokasi dan antisipasi, kemudian akan dilakukan perpanjangan bansos. Kita fleksibel melihat berbagai dinamika dan melihat disiplin fiskal,” jelas Menkeu.

Sebelumnya, di forum yang berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto juga mengutarakan hal senada. Menurut Airlangga, dengan diteruskannya sejumlah program bansos, pemerintah berkomitmen untuk berupaya tetap menjaga daya beli masyarakat.

“Beberapa program bantuan pun akan terus dilanjutkan dan menjadi program prioritas, seperti Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Bantuan Subsidi Gaji, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Sembako untuk  warga Jabodetabek, Bansos Tunai di luar Jabodetabek, Kartu Prakerja, Diskon Listrik, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, Investasi Koperasi melalui Lembaga Pengeloa Dana Bergulir (LPDB), dan BPUM,” tandas Airlangga usai sidang kabinet.