Dinas Pertanian Imbau Petani Cilacap Lakukan Percepatan Tanam

“Jadi, kurangi ureanya, biar badannya tidak terlalu gemuk,” tegasnya.

Disinggung mengenai ketersediaan pupuk, Supriyanto memastikan hal itu mencukupi kebutuhan petani pada musim tanam pertama tahun 2020-2021.

“Insya Allah cukup karena apa pun bentuknya, kami sudah punya komunikasi ke pusat bahwa kebutuhan pupuk Insya Allah cukup,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui jika ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi tapi sebetulnya dengan adanya pengurangan alolasi tersebut secara psikologi merupakan upaya pemerintah untuk mengawasi distribusi pupuk.

“Karena pengalaman yang ada, berapa pun dikirim akan habis tetapi petani tidak menerima, kan repot. Oleh karena itu, BPK dan KPK ‘ngotot’ pakai Kartu Tani (dalam pembelian pupuk bersubsidi) karena ada dana pemerintah di pupuk bersubsidi,” katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan BPK dan KPK meminta petani untuk membeli pupuk bersubsidi tersebut dengan menggunakan Kartu Tani.

Dengan demikian, kata dia, pihaknya tetap mewajibkan petani untuk menggunakan Kartu Tani saat membeli pupuk bersubsidi sebagai upaya untuk mengamankan uang negara.

“Duit negara kan harus diamankan bersama-sama karena di 1 kilogram urea itu berapa duitnya (uang negara yang digunakan untuk memberi subsidi, red.), kan lebih dari Rp4.000,” katanya.

Menurut dia, hingga saat ini sudah lebih dari 50 persen atau sekitar 300 ribu petani di Kabupaten Cilacap yang jumlahnya mencapai kisaran 500 ribu orang telah memiliki Kartu Tani. [Ant]