Pulihkan Ekonomi, INDEF: Jokowi Bisa Belajar dari Soeharto

JAKARTA — Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menegaskan, pada masa pertumbuhan ekonomi menuju resesi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa belajar dari Presiden kedua RI, Soeharto yang berhasil menyumbang 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Menurutnya, pada  tahun 1980, Indonesia hampir bangkrut, tetapi kemudian ekonominya bisa pulih dan ekspor bisa tumbuh tinggi.

“Tahun 1980-an,  Indonesia hampir bangkrut, tapi tidak karena kemudian ekonomi membaik. Bahkan ekspor Indonesia saat itu mampu menyumbang hingga 50 persen terhadap PDB nasional,” ungkap  Didik dalam diskusi INDEF bertajuk ‘Mungkinkan Investasi dan Perdagangan di Tengah Resesi,’ yang digelar secara virtual di Jakarta, Rabu  (12/8/20).

Lebih lanjut Didik menjelaskan, saat itu pemerintahan di era Presiden Soeharto, fokus kerjanya pada orientasi ekspor yang berbasis investasi. Dengan berbagai upaya yang melakukan deregulasi, debirokrasi dan menabrak aturan lainnya.

“Ya, meski ada banyak dampaknya, tapi sisi baiknya pemerintahan era Soeharto berhasil menumbuhkan ekspor,” tukasnya.

Pada periode tahun 1980-an itu, jelas Didik lagi, merupakan periode emas kinerja kebijakan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, karena menghasilkan rasio PDB nasional tertinggi di angka 50 persen.

“Periode emas era Soeharto berhasil sumbang 50 persen terhadap PDB nasional,” ujarnya.

Begitu pula menurutnya, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ekspornya tinggi tapi rasio terhadap PDB-nya kecil.

Dan saat ini yang menjadi masalah adalah pemerintah Jokowi tidak fokus dan tidak memiliki strategi dalam upaya peningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Yakni menurutnya lagi, sangat terlihat bahwa keberhasilan kebijakan tahun 1980 sampai 1990-an, karena tidak ada undang-undang (UU) yang berubah, sehingga pemerintah sibuk bekerja di lapangan dalam membangun menumbuhkan perekonomian.

“Nah, zaman Jokowi ini sibuknya berdebat UU, seperti Omnibus Law. Jadi nggak fokus kerjanya,” tukas Didik J Rachbini, pendiri INDEF.

Padahal kata dia, seharusnya saat krisis ekonomi ini banyak ditemukan strategi baru atau peluang baru.

“Misalnya saja seperti Infokom (Informasi Komunikasi), seharusnya bisa tumbuh besar, belasan persen. Karena perusahaan-perusahaan itu tumbuh 500 persen. Ini  saya menganggap pemerintahan Jokowi tidak tahu peluang dan strategi,” pungkasnya.