Ombudsman Soroti Meningkatnya Kasus Covid-19 di Sumbar

Selain itu, hingga saat ini Ombudsman juga melihat di berbagai ruang publik, termasuk di pasar dan pusat-pusat perbelanjaan, protokol kesehatan dilanggar. Tidak banyak lagi yang bermasker, mencuci tangan atau pun menjaga jarak.

“Mereka seolah lupa, bahwa virus ini masih mengancam. Nah, sekarang kawasan perkantoran menjadi sasaran. Makanya, protokol kesehatan itu harus dijalankan,” tegasnya.

Untuk itu, Ombudsman berharap Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota di Sumatra Barat, agar segera merespons keadaan tersebut, dengan memastikan berbagai aturan yang telah dikeluarkan terkait pola hidup baru dalam masa pandemi Covid-19, diterapkan dan diawasi pelaksanaannya.

“Saya rasa, pemberian sanksi sesuai aturan juga harus diterapkan untuk memberikan efek jera pada setiap unsur yang diatur dalam kebijakan tersebut,” ujar Yef.

Menurutnya, wabah ini memang belum akan berakhir, namun bisa dikendalikan. Caranya, perlu diambil langkah-langkah antisipatif, sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan perlu terus dilakukan, bahkan ditingkatkan dan diperketat lagi.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah dengan pihak terkait, perlu mengawasi dan memastikan berjalannya protokol kesehatan tersebut. Mulai dari jajaran pegawai atau karyawannya, hingga ke masyarakat umum. Bila tidak demikian, situasi ini bakal tidak ada kata dalam kondisi yang baik.

“Ombudsman mendukung langkah Pemerintah Provinsi melakukan tes swab secara gratis pada siapa pun yang baru saja melakukan perjalanan dari luar provinsi. Itu adalah cara yang tepat,” sebut dia.

Namun, perlu diingat, kata Yef, transmisi atau penularan virus juga ada yang bersifat lokal dalam kluster atau dalam instansi. Artinya, tidak ada kata lain yang harus dilakukan adalah wajib mematuhi protokol kesehatan dan memberikan sanksi efek jera bagi yang melanggar.