Pentingnya Data Spesies Endemik dan Invasif Kelautan

JAKARTA – Pengumpulan data terkait spesies kelautan Indonesia, diharapkan bisa dilakukan dan disusun secara nasional dan digital. Sehingga bisa menjadi data pembanding atas penelitian terkait spesies endemik maupun spesies invasif.

Kepala Laboratorium Biodersivitas dan Biosistemika Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Hawis Madduppa, menyebutkan, selama ini penelitian terkait spesies kelautan di Indonesia masih mengacu pada data base luar negeri.

“Kenapa? Karena memang belum ada di Indonesia yang sifatnya nasional dan digital,” kata Hawis tegas saat Zoom Webinar BUSKIPM, Jumat (12/6/2020).

Ia menyebutkan, setiap peneliti atau instansi ada yang memiliki data-data tersebut. Tapi sifatnya masih ‘scatter‘.

“Belum terlambat jika Indonesia mau mengumpulkan data-data yang terserak itu. Australia saja baru mulai 7 tahun yang lalu. Kalau Indonesia mau, dengan menggabungkan data dari akademisi dan instansi pemerintah, seperti KKP dan BKIPM yang memiliki data produk dan daya pengiriman, maka sekitar 3-5 tahun, Indonesia sudah akan memiliki data base spesies kelautan yang baik,” paparnya.

Dengan memiliki data base yang terpusat dan digital ini, lanjutnya, maka akan lebih mudah bagi pemerintah dan para peneliti untuk memantau spesies, baik endemik, introduksi maupun invasif yang ada di laut Indonesia.

“Apalagi dengan kemajuan teknologi saat ini, metode pemantauan sudah lebih maju dan cepat. Bisa menggunakan area decoding maupun environmental DNA,” ucapnya.

Peneliti Madya bidang Sumberdaya dan Lingkungan Pusat Riset Perikanan, Reny Puspasari, menyatakan bahwa pendataan perikanan yang dilakukan oleh KKP baru terbatas pada pendataan jenis ikan-ikan hasil tangkapan nelayan, yang mempunyai nilai ekonomis.

“Belum ada pendataan khusus untuk ikan-ikan endemik dan ikan-ikan invasif. Data yang ada berasal dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya sewaktu-waktu seperti riset dan laporan kejadian-kejadian khusus seperti kematian massal ikan,” kata Reny saat dihubungi secara terpisah.

Namun demikian data yang cukup baik terekam di beberapa Balai Karantina Ikan karena adanya mekanisme kontrol yang dilakukan karantina ikan khususnya di bandara-bandara dan pelabuhan untuk transportasi ikan antar pulau atau antar negara.

“KKP sudah mempunyai aturan terkait ikan invasif, sudah ada list spesies ikan berbahaya yang dilarang masuk ke wilayah Indonesia, dan kontrol dilakukan di pintu-pintu masuk ke wilayah NKRI, yang dilakukan oleh karantina ikan,” ujarnya.

Ia menyatakan kebutuhan data base ini adalah sebagai dasar bagi pengelolaan jenis-jenis ikan tersebut.

“Tanpa data base yang baik, pengelolaan ikan endemik dan invasif tidak akan terarah dan tidak dapat memecahkan masalah sesungguhnya. Ikan endemik dan ikan invasif pada umumnya berada di perairan umum daratan.

Keberadaannya bersifat lokal dan permasalahannya juga bersifat lokal, sehingga langkah-langkah pengelolaan yang dilakukan juga harus spesifik. Ketersediaan data base yang baik, akan mengarahkan langkah pengelolaan yang tepat bagi ikan-ikan tersebut di lokasi spesifik,” paparnya.

Namun demikian upaya mendorong ketersediaan database ini memungkinkan untuk dilakukan.

“Dengan melibatkan petugas-petugas pendataan ikan dan penyuluh perikanan yang saat ini bertugas sebagai pengumpul data perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Reny mengakui memang perlu effort tersendiri agar ini dapat berjalan dengan baik, yaitu dengan memberikan pelatihan bagi petugas-petugas di lapangan terhadap jenis-jenis ikan endemik dan invasif.

“Upaya untuk mengumpulkan data- data yang tersedia dan tersebar saat ini bisa dilakukan melalui pembentukan forum-forum khusus terkait ikan endemik dan ikan invasif serta pembentukan portal digital dimana setiap orang yang memiliki informasi yang valid terkait ikan endemik dan ikan invasif dapat mengisinya. Membutuhkan cukup waktu untuk merealisasikan hal ini, tapi bukan tidak mungkin untuk diwujudkan,” pungkasnya.