Gubernur Jateng Minta Pusat Samakan Besaran Bantuan

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta pemerintah melalui Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian, memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.

“Hari ini (Senin-red), saya sudah mengirimkan dua surat resmi kepada Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian yang menangani persoalan ini. Kami usul, agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600 ribu, disamakan dengan bantuan lain yang Rp200 ribu, agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri,” tegasnya, di sela rapat koordinasi penanganan Covid-19 di kantor Gubernur Jateng, Semarang, Senin (4/5/2020).

Hal tersebut ditegaskannya, sebab di tingkat masyarakat terjadi kegaduhan penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan, disinyalir menimbulkan konflik di lapangan.

Ganjar juga meminta agar penyaluran bantuan-bantuan itu diserahkan kepada Kabupaten/Kota atau pemerintah desa. Sebab, mereka yang paling tahu kondisi warga masing-masing, yang memang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Kami berharap besar, usulan ini disetujui. Tentu kami akan melakukan pendampingan, agar semua tepat sasaran. Kalau ini tidak disetujui, pasti repot. Makanya, kami beriktiar kepada Mensos agar bisa dibantu,” terangnya.

Dirinya juga memastikan, bahwa penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara transparan. Jika sampai terjadi penyelewengan, tidak hanya sanksi hukum yang menanti, namun juga sanksi sosial.

Sementara, terkait persoalan Kartu Prakerja yang dilakukan secara online, juga menimbulkan persoalan tersendiri. Banyak buruh di Jateng yang kesulitan mengakses program itu.

“Ada banyak faktor yang menyebabkan, mulai dari tingkat pendidikan, akses internet dan lain sebagainya. Untuk itu, kami usul kepada Kementerian Perekonomian agar yang kesulitan itu kami bantu. Mereka akan kami data secara offline, dan kami serahkan ke pusat. Soalnya kalau semua dengan mekanisme online dan hanya satu jalur, banyak yang kesulitan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di jajaran Pemprov Jateng ini juga membahas persoalan Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dan Jaring Pengamanan Ekonomi (JPE).

Untuk JPS, Ganjar mengatakan akan segera menyalurkan bantuan sosial dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang telah menyalurkan bantuan di daerahnya masing-masing.

“Kami akan segera menyalurkannya ke daerah, agar masyarakat segera mendapatkan bantuan tersebut. Jadwalnya sudah kami siapkan, dan akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini. Ada beberapa daerah yang sudah menyalurkan, seperti Kota Semarang, Kota Salatiga serta Kota Tegal,” tegasnya.

Sementara terkait JPE, pihaknya akan fokus dalam upaya pemulihan industri kecil dan menengah (IKM). “Saat ini, kita telah melakukan pendataan dan juga penyiapan pola bantuan agar para pelaku IKM dapat bangkit kembali. Jadi, saat pandemi ini selesai, mereka sudah bisa berlari. Persiapannya sudah kita lakukan dari sekarang,”pungkasnya.