Arab Saudi Belum Ambil Keputusan Mengenai Penyelenggaraan Haji
JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi, hingga Rabu (27/5/2020) belum mengambil keputusan apapun, terkait pelaksanaan ibadah haji 2020.
Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI, Achmad Rizal Purnama menyebut, informasi tersebut diperoleh berdasarkan komunikasi Kemlu RI dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, maupun dari perwakilan RI yang ada di Jeddah dan Riyadh. “Memang kita tahu, pemerintah Saudi telah membentuk komite tingkat tinggi yang dipimpin Raja Salman sendiri untuk memutuskan hal ini (ibadah haji). Namun, sampai hari ini keputusan belum dikeluarkan,” tutur Rizal, Rabu (27/5/2020).
Meskipun Arab Saudi telah melonggarkan aturan karantina wilayah, sebagai respons atas pandemi COVID-19. Rizal menyatakan, relaksasi tersebut belum mengarah ke keputusan penyelenggaraan haji tahun ini. Relaksasi itu mencakup pembukaan kembali masjid-masjid di Saudi, kecuali di Makkah, mulai 31 Mei mendatang. “Namun, protokol kesehatan akan tetap diterapkan ketat, 20 menit sebelum azan masjid baru dibuka, dan 20 menit setelah salat akan ditutup kembali,” kata Rizal.
Sementara itu, Kementerian Agama RI berharap, pemerintah Saudi segera memberi kepastian mengenai keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji. Juru Bicara Kemenag RI, Oman Fathurahman, informasi kepastian penyelenggaraan haji sangat penting mengingat waktu pelaksanaan rukun Islam kelima itu semakin dekat.
Selain itu, Kemenag RI juga harus melakukan beragam persiapan untuk penyelenggaraan haji seperti transportasi, konsumsi, akomodasi, kesehatan, dan berbagai hal terkait lainnya. Arab Saudi akan mulai mengurangi pembatasan pergerakan dan perjalanan di pekan ini. Hal itu dilakukan, setelah lebih dari dua bulan memberlakukan langkah-langkah ketat, untuk menahan laju penyebaran virus corona.
Pembatasan akan dicabut dalam tiga tahap, yang berpuncak pada diakhirinya jam malam mulai 21 Juni 2020, kecuali di Makkah. Namun, ibadah haji dan umrah, yang menarik jutaan jamaah Muslim dari seluruh dunia ke negara itu, akan tetap ditangguhkan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Sejauh ini, kerajaan itu mencatat ada 74.795 kasus COVID-19, dengan 399 kematian. Lebih dari 2.000 kasus masih dilaporkan setiap harinya. (Ant)