INDEF: Komunikasi Publik Pemerintah dalam Atasi COVID-19 Sangat Buruk
Redaktur: Muhsin E Bijo Dirajo
JAKARTA — Ekonom Senior Institut for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini menyebutkan, komunikasi publik yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pandemi virus Covid-19 sangat buruk. Hal ini terlihat saat Presiden Jokowi mengumumkan besaran anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menanggulangi dampak virus corona.
Yakni kata Didik, besaran dana yang diumumkan pemerintah selalu berubah-ubah. Hal tersebut menunjukkan sikap pemerintah ragu-ragu.
“20 Maret lalu, Presiden Jokowi launching PP mengalokasikan dana Rp 10 triliun untuk corona, beberapa hari kemudian ada Rp19 triliun untuk corona. Lalu dikritik naik lagi jadi Rp27 triliun, dikritik lagi naik Rp60 triliun, dan sampai sekarang 405 triliun,” ungkap Didik saat diskusi online melalui aflikasi Zoom bertajuk ‘Meneropong Fiscal Policy Atasi Corona’ di Jakarta, Selasa (31/3/2020) malam.
Pada kesempatan ini, Didik memaparkan hasil riset INDEF terbaru menunjukkan selama kurun waktu 27 Februari 2020 hingga 22 Maret 2020 terdapat 145.000 perbincangan soal outbreak Corona di media sosial. Perbincangan itu dilakukan oleh sekitar 135.000 ribu orang, tidak termasuk buzzer.
Dari jumlah perbincangan itu, tercatat 66,28 persennya terlihat bahwa perbincangan bernada negatif. Hanya sebesar 33,72 persen masyarakat yang membicarakan pandemi ini dalam sentimen positif.
Ironisnya lagi, kata Didik, banyak figur pemerintahan menjadi inti perbincangan. Dua orang figur yang paling banyak dibicarakan publik adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putrato dan Presiden Jokowi.
Masyarakat dalam perbincangan media sosial itu membicarakan dua sosok tersebut dalam sentimen negatif. “Kritiknya cukup keras, seperti terlalu santai, mencla mencle, sehinggga tidak dipercaya rakyat,” ujar Didik.
Data riset INDEF menunjukkan ada sekitar 16.505 perbincangan soal Menkes Terawan. Namun hampir 90 persennya bernada negatif. “Lebih 90 persen didalam percakapan 135.000 orang di media sosial itu kritik pada Menkes cukup keras,” imbuhnya.
Namun sebut Didik, yang sangat mengejutkan hasil riset tersebut juga terjadi pada Presiden Jokowi. Dari 8.666 perbincangan di media sosial, sekitar 70-80 persennya bernada negatif.
“Yang mengagetkan itu sekitar 70-80 persen Presiden Jokowi muncul sebagai figur negatif. Ini sangat disayangkan, harusnya dihindari. Presiden sebagai figur utama tidak boleh ditampilkan atau menampilkan diri tidak dipercaya di saat kondisi seperti sekarang ini,” ujarnya.
Ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Yakni pertama, sebut Didik, pemerintah harus jujur dan transparan.
Kedua, pemerintah harus bisa dipercaya, dan ketiga yaitu pemerintah harus tampil dengan keyakinan diri dan tidak mencla-mencle.
“Tiga aspek ini dipertanyakan oleh masyarakat. Data yang update siang itu terkait pasien Covid-19 adalah data dua, tiga hari lalu dari Kabupaten masuk ke provinsi, tapi tidak boleh diungkap. Makanya kejujuran dan transparan itu penting, agar dipercaya rakyat,” tukas Pendiri INDEF, Didik J Rachbini.