Proyek Prioritas Strategis Nasional Sumbar Butuh Rp1,632 Triliun

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mempersiapkan perencanaan penggunaan anggaran untuk dua proyek prioritas strategis nasional di Sumatera Barat, dengan angka mencapai Rp 1,632 triliun dari pemerintah pusat.

Dana itu akan dimaksimalkan untuk pemanfaatan dalam menuntaskan pembangunan jalan Trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan pembangunan Teluk Tapang, di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, menjelaskan dana sebesar Rp 1,6 triliun tersebut, dialokasikan untuk penanganan jalan Trans Mentawai Rp716 miliar, dan Rp 816 miliar untuk pembangunan pelabuhan Teluk Tapang.

Dikatakannya, rincian perencanaan kebutuhan anggaran itu, akan disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Penyampaian itu pada momen rencana kunjungan Luhut ke Sumatera Barat pada 9-12 Maret ini.

“Jadi pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat dua pembangunan proyek prioritas strategis nasional di Sumatera Barat yang masuk. Perencanaan penggunaan anggarannya telah dipersiapkan melalui OPD terkait,” katanya, Kamis (5/3/2020).

Nasrul mengaku telah melaksanakan rapat sinkronisasi menindaklanjuti Perpres tersebut. Untuk rencana penanganan jalan Trans Mentawai di pantai barat di Pulau Siberut 298,81 kilometer anggarannya Rp 716 miliar.

Hal demikian nantinya akan diperuntukkan untuk pengerjaan 5 titik jalan di ruas barat dari Labuhan Bajau sampai ke Taileleu sepanjang 208,56 kilometer, dan ruas timur sebanyak 4 titik dari Puro sampai ke Sirilangai sepanjang 90,25 kilometer.

Selain itu juga akan dipersiapkan perencanaan jalan lintas barat ke timur dari Saibi Samukop-Simatalu, Matotonan-Sagabulek dengan panjang 62 kilometer.

Hal tersebut, kata Nasrul, untuk mempendek jarak menuju kawasan pantai barat dalam menunjang pariwasata ke lokasi banyak wisatawan atau peselancar datang menikmati olahraga surfing di Mentawai.

“Soal trasenya sekarang belum dibuka, dan sekarang sebenarnya sudah tidak ada kendala dalam kawasan yang menjadi rute Trans Mentawai di kawasan pantai barat di pulau Siberut itu,” sebutnya.

Bahkan Dinas Kehutanan juga telah berkoordinasi dengan BKSDA, agar jalan yang ada tidak melintasi Taman Nasional Siberut. Artinya jika nanti masih ada kendala, pada rapat lanjutan nantinya akan dibahas supaya pekerjaan ini dapat selesai per segmen.

“Sekarang jalan yang ada di Mentawai dibuka dulu, jika ada masalah pada jalan dari Barat ke Timur dalam melewati beberapa desa nantinya, maka akan diupayakan cari solusi untuk tindak lanjutnya,” ungkapnya.

Selain itu, juga telah ada perjanjian kerjasama dengan kementerian lingkungan hidup terkait izin pinjam pakai kawasan hutan juga telah ada, diharapkan pembangunan Trans Mentawai bisa selesai sesuai dengan perencanaan.

Terkait pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Pasaman Barat, Wagub menyebutkan anggarannya Rp 816 miliar. Untuk pembangunan jalan Rp 381,301 miliarpembangunan lima jembatan Rp 29,015 miliar, dan untuk infrastuktur pelabuhan Rp 405,683 miliar.

Untuk jalan ke pelabuhan dari total panjangnya 43,2 kilometer, pada 2019 telah dilakukan pengaspalan 6,4 kilometer, kemudian tahun 2020 telah 2 kilometer sirtu, sisanya 36,8 kilometer yang belum diaspal.

Diharapkan pengerjaan jalan menuju Teluk Tapang bisa tuntas di tahun 2020 sampai 2021. Kekuatan jalan harus disesuaikan dengan kendaraan yang akan melintas dengan beban 30 ton menuju pelabuhan.

“Untuk jalan dengan kemiringan (elevasi) 30 derajat ini diserahkan ke Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikannya. Begitu juga jika ada yang melintasi lahan sawit, dan lainnya bisa juga bisa diselesaikan. Semoga jelang tahun 2023 pelabuhan Teluk Tapang sudah bisa dimamfaatkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Biro Kerjasama Rantau dan Pembangunan Setdaprov Sumatera Barat, Luhur Budianda, juga mengatakan, sehubungan dengan kedatangan Menko Kemaritiman dan Investasi ke Sumatera Barat dalam waktu dekat, Pemprov Sumatera Barat telah mengadakan rapat sinkronisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Sumatera Barat.

“Untuk kedatangan Menko Maritim, kemungkinan setelah sampai di BIM akan langsung menuju rokot Mentawai, dan melakukan peninjauan jalan Trans Mentawai, mengadakan pertemuan dengan Pemkab dan masyarakat,” sebutnya.

Kemudian di hari berikutnya akan langsung menuju Pasaman Barat meninjau Teluk Tapang, dan pada hari ketiga ke Padang untuk agenda pertemuan dengan Pemprov. Hasil perencanaan untuk pembangunan Trans Mentawai dan Teluk Tapang akan disampaikan langsung Wagub nantinya.