Taiwan Tolak Kebijakan Satu Negara Dua Sistem

TAIPEI – Pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, mengatakan wilayah itu tidak akan menerima kebijakan politik “satu negara, dua sistem”, yang menurut Beijing dapat digunakan untuk menyatukan wilayah demokratis tersebut, mengatakan susunan seperti itu tak berhasil di Hong Kong.

Cina mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya, yang jika perlu dibawa di bawah kontrol Beijing secara paksa. Menurutnya, itu adalah sebuah negara independen yang disebut Republik Cina, nama resminya.

Tsai yang mengincar masa jabatan ke dua pada 11 Januari, juga bersumpah dalam pidato Tahun Baru untuk mempertahankan kedaulatan Taiwan, mengatakan pemerintahannya akan membangun mekanisme untuk melindungi kebebasan dan demokrasi, saat Beijing meningkatkan tekanan terhadap wilayah itu.

Ketakutan terhadap Cina menjadi unsur penting dalam kampanye, yang didorong oleh aksi protes antipemerintah selama berbulan-bulan di Hong Kong, yang dikuasai Cina.

“Rakyat Hong Kong telah memperlihatkan kepada kami, bahwa kebijakan ‘satu negara, dua sistem’ jelas tidak layak,” kata Tsai, merujuk pada susunan politik yang menjamin kebebasan tertentu di bekas koloni Inggris Hong Kong, setelah diserahkan kepada Cina pada 1997.

“Di bawah kebijakan ‘satu negara, dua sistem’, situasi terus memburuk di Hong Kong. Kredibilitas ‘satu negara, dua sistem’ telah dinodai oleh penyalahgunaan kekuasaan pemarintah,” ucap Tsai. (Ant)