Pelaku KDRT di Flores Mayoritas Petani

MAUMERE – Selama kurun 2019, kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di beberapa kabupaten di pulau Flores, yang ditangani Tim Relawan Untuk Kemanusiaan mencapai 92 kasus, lebih tinggi dibandingkan 2018 yang hanya 80 kasus.

Dari jumlah kasus selama 2019 tersebut, Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencapai 61 orang, dengan pelakunya paling banyak berprofesi sebagai petani, sedangkan tukang ojek menempati peringkat pertama sebagai pelaku kekerasan seksual.

“Untuk 2019, petani menempati rangking pertama pelaku KDRT sebanyak 26,68 persen. Sementara pelaku kekerasan seksual tertinggi berprofesi sebagai tukang ojek sebanyak 13,04 persen,” sebut Suster Eustochia, SSpS., koordinator Tim Relawan Untuk Kemanusian (TRUK) di Maumere, kabupaten Sikka, provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis (30/1/2020).

Suster Eusto, sapaannyam mengatakan, selain petani dan ojek, ada pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berprofesi sebagai dosen, polisi, TNI, Brimob, karyawan swasta, guru, buruh, wiraswasta, perangkat desa, montir, calo dan pelajar.

Sementara korban yang berasal dari 15 kecamatan, terdiri atas pelajar, ibu rumah tangga, PNS, karyawan swasta, Polwan serta pekerja rumah tangga, di mana pendidikan pelaku dan korban ada dari PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

“Untuk kabupaten Sikka, jumlah korban terbanyak berasal dari kecamatan Alok dan Alok Timur, masing-masing 11 orang. Paling rendah ada di kecamatan Bola dan Hewokloang, masing-masing satu orang korban,” paparnya.

Sedangkan untuk kabupaten Ende, ucap Suster Eusto, jumlah korban yang mengadu ke TRUk sebanyak 9 orang, berasal dari enam kecamatan, yakni Ende Selatan 4 orang, sementara sisanya dari Maurole, Wolojita, Lio Selatan,Detusoko dan Nangapenda.

Sementara untuk kabupaten Ngada di wilayah barat pulau Flores, terdapat tiga korban yang datang mengadu, sedangkan di wilayah timur pulau Flores, yakni kabupaten Flores Timur, korban yang melapor hanya dua orang.

“Di kabupaten Sikka, kasus KDRT selalu tinggi dan dan cenderung meningkat, sementara remaja mengunakan media informasi teknologi elektronik untuk melancarkan aksinya,” ungkapnya.

Di kabupaten Ende, kata Suster Eusto, terdapat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menyasar kelompok perempuan dan anak miskin yang berada di wilayah pedesaan.

Dirinya menyebutkan, belum adanya kemajuan siginifikan terkait peran pemerintah melalui organisasi perangkat daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Belum adanya biaya pemulangan dan reintegrasi, pelatihan keterampilan pascareintegrasi, biaya pendidikan, bagi korban usai sekolah. Masih ada korban yang belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS),” terangnya.

Kepala Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sikka, dr. Maria Bernadina Sada Nenu, MPH., mengatakan, di Sikka belum ada unit pelayanan.

Maria mengatakan, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak akan dibentuk, sehingga nantinya akan ada tenaga ahli, baik psikolog dan lainnya yang bertugas dan menangani permasalahan ini.

“Kami lakukan juga sosialisasi terhadap para tokoh adat serta memebntuk forum anak bersama, dengan lembaga swadaya masyarakat, baik di tingkat kecamatan maupun desa. Peran keluarga sangat penting dalam mencegah meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” pungkasnya.