Indonesia Calonkan Diri Kembali Sebagai Anggota Ecosoc
JAKARTA – Pemerintah Indonesia mengumumkan pencalonannya kembali, sebagai anggota Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC), kali ini untuk periode 2021-2023.
“Pada 2020, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai anggota ECOSOC 2021-2023. Indonesia mengharapkan dukungan atas pencalonan tersebut,” kata Pengumuman itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, saat membacakan Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2020 di Jakarta, Rabu (8/1/2020).
Dihadapan tamu undangan yang di antaranya terdiri atas para duta besar RI, duta besar negara sahabat, dan perwakilan asing lainnya, Retno menyebut, jika terpilih, Indonesia akan menjabat sebagai anggota ECOSOC untuk ke-12 kalinya. Indonesia pernah terpilih sebagai anggota ECOSOC untuk periode 1956-1958; 1969-1971; 1974-1975; 1979-1981; 1984-1986; 1989-1991; 1994-1996; 1999-2001; 2004-2006; 2007-2009; dan 2012-2014.
Dalam periode tersebut, Indonesia dua kali menempati posisi sebagai presiden ECOSOC pada 1970 dan 2000. Tiga kali sebagai wakil presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada 1969, 1999 dan 2012. Untuk pencalonan tahun ini, Indonesia akan bersaing dengan Jepang dan Kepulauan Solomon, untuk menjadi perwakilan dari wilayah Asia Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan setidaknya 2/3 suara dari anggota Majelis Umum PBB.
Terkait dengan itu, Retno menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap isu kemanusiaan dan perdamaian dunia dalam penyampaian PPMT 2020. “Jelang akhir 2019, Indonesia telah meluncurkan Indonesian-AID, yaitu dana kerja sama pembangunan,” terang Retno.
Sejauh ini, Pemerintah Indonesia lewat Indonesian-AID telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara seperti Norwegia, Jepang, Amerika Serikat, dan Australia. Sementara di bidang ekonomi, Retno menyampaikan, Indonesia akan selalu mendorong adanya kerja sama dan kolaborasi di tengah tren proteksionisme dan perlambatan ekonomi dunia. “Di tengah semakin meningkatnya sikap proteksionisme, Indonesia akan membangun koalisi untuk terus mendorong paradigma saling menguntungkan, berkeadilan, dan bukan zero-sum,” tambah Retno. (Ant)