Jokowi Minta Inklusi Keuangan Indonesia Terus Ditingkatkan

JAKARTA — Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) bentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mendorong peningkatan inklusi keuangan nasional mencapai angka 75 persen. Meski demikian, Jokowi nampak belum puas, ia pun mendesak agar percepatan akses keuangan daerah terus ditingkatkan dan diperluas.

“Intinya kita ingin mengajak seluruh daerah bekerjasama mendorong rakyat kita agar bisa akses keuangan. Harus kita percepat, pertama urusan menabung dan kedua urusan kredit. Karena kalau kita lihat tingkat literasi keuangan di Indonesia masih di angka 35 persen.  Sementara angka inklusi keuangan di angka 75 persen. Kita masih memiliki ruang yang sangat besar untuk mendorong masyarakat mengakses keuangan kita secara luas,” jelasnya saat memberikan sambutan di acara Rakornas TPAKD dan Silaturahmi Bank Wakaf Mikro di Hotel Mulia, Senayan Jakarta (10/12/2019).

Jokowi secara khusus menekankan pentingnya inklusi keuangan di sektor pembiayaan atau kredit. Saat ini Pemerintah telah memiliki sejumlah platform pembiayaan untuk masyarakat kelas bawah dan pelaku usaha kecil menengah, antara lain Bank Wakaf Mikro, PNM Mekar dan juga KUR.

“Bank Wakaf Mikro sekarang sudah 55 pondok pesantren, segera nantinya akan kita teruskan sehingga bertambah terus jumlahnya. Kita juga sudah punya program PNM Mekar yang sekarang total nasabahnya 5,9 juta, lalu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sampai 50 juta nasabah,” tandasnya.

Berkaca pada catatan-catatan tersebut, Jokowi mengaku sangat optimis aksesibilitas keuangan dapat terus meningkat, dengan ditambah dukungan peran serta pemerintah daerah yang ikut mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam mengakses hal tesebut. Ia pun menyatakan target KUR di 2020 sebesar Rp 190 triliun. Sementara di tahun 2024 sebesar Rp 325 triliun.