Thailand Tunda Pelarangan Pemakaian Bahan Kimia Pada Pestisida

Editor: Mahadeva Wahyu Sugianto - 28 Nov 2019 - 1:58

Arnan Suwannarat, sekretaris tetap Kementrian Pertanian dan Kerjasama Thailand, berpakaian tradisional, memberi penghormatan kepada Ratu Suthida pada Upacara Bajak Kerajaan tahunan di Bangkok, Thailand - Foto Ant

BANGKOK – Pemerintah Thailand membalikkan rencana melarang penggunaan glifosat. Serta menunda pengenaan larangan terhadap dua bahan kimia lain, yang digunakan sebagai pestisida pertanian. Sebelumnya rencana pelarangan diambil dengan alasan dampak negatif terhadap petani, industri dan perdagangan internasional.

Banyak kelompok petani lokal memprotes dan menentang larangan tersebut. Petani mengatakan, pengganti dari bahan tersebut masih kurang. Terutama untuk bahan yang dinilai tidak mahal, dan tidak membahayakan mata pencaharian mereka.

Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya juga memprotes langkah Thailand yang akan melarang tiga bahan kimia, terutama glifosat. Mereka merasa khawatir tentang kemungkinan dampak pada ekspor pertanian AS ke Thailand. Bulan lalu, Komite Bahan Berbahaya Nasional Pemerintah Thailand memutuskan untuk melarang penggunaan glifosat, paraquat, dan klorpirifos, tiga zat yang sering ditemukan dalam pestisida dan insektisida.

Hal itu dilakukan dengan menyoroti bahan-bahan tersebut sebagai bahan kimia berbahaya, mulai 1 Desember. Namun pada Rabu (27/11/2019), pemerintah mencabut larangan atas glifosat, dengan mengatakan penggunaannya dapat berlanjut dalam batas residu maksimum saat ini. Kemudian juga menunda larangan untuk paraquat dan chlorpyrifos selama enam bulan hingga 1 Juni 2020.

“Setelah diskusi tentang pengelolaan bahan kimia berbahaya, kami telah menemukan bahwa kami tidak dapat mengelola situasi jika larangan tersebut terjadi pada 1 Desember,” kata pernyataan dari Komite Bahan Berbahaya Nasional.

Pemerintah mengatakan larangan tiba-tiba akan mahal, karena kebutuhan untuk menghancurkan sekitar 23.000 ton bahan kimia yang tersisa di negara itu. Industri makanan dan pakan ternak juga bisa berjuang untuk menemukan bahan baku, karena kurangnya alternatif bahan impor yang menggunakan bahan kimia tersebut. Kelompok-kelompok masyarakat sipil kecewa dengan pembalikan larangan itu, dengan mengatakan bahwa pemerintah menyerah pada kelompok-kelompok yang berkepentingan. “Ini sangat mengecewakan,” kata Witoon Lianchamroon, Direktur BioThai.

Lianchamroon menyebut, pemerintah membantu perusahaan pengimpor bahan kimia tersebut. “Khususnya importir glifosat,” tandasnya.

Penilaian Badan Perlindungan Lingkungan AS di 2017 mengatakan, glifosat tidak menimbulkan risiko yang berarti bagi kesehatan manusia ketika digunakan sebagai yang disahkan. Tetapi diklasifikasikan oleh kelompok penelitian kanker Organisasi Kesehatan Dunia di 2015 sebagai bahan yang mungkin bersifat karsinogen bagi manusia. Awal tahun ini, Vietnam bertindak untuk melarang glifosat, yang juga memicu protes dari pemerintah AS dan Bayer AG, yang menjual Roundup weedkiller. (Ant)