Pro-Kontra Perubahan Sistem “E-Budgeting” Penyusunan APBD DKI

JAKARTA – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik, mendukung perubahan sistem e-budgeting, jika memang system tersebut bermasalah seperti yang dikatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. 

“Upgrade boleh dong, kalau sistem memang harus di-upgrade. Mungkin yang di-upgrade sistem kontrolnya,” kata Taufik, Jumat (1/11/2019).

Taufik menilai pembaruan dalam sistem e-budgeting diperbolehkan bila dirasa perlu. Sebuah sistem disebutnya, harus selalu diperbarui. Di e-budgeting, yang bisa diperbarui adalah mekanisme pengontrolan. Namun, tetap harus terjadi selisih bila sistem e-budgeting dibandingkan dengan e-component.

Namun, upgrading yang dilakukan harus mampu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang harus lebih baik dibandingkan sistem yang ada saat ini. “Silakan saja ubah, selama itu untuk kebaikan. Yang sudah baik, jangan diubah, yang belum baik, ya silakan,” ujarnya.

Menurutnya, setiap tahun selalu ada permasalahan dalam anggaran. Hal itu selalu ditemui setiap tahun, dan dibicarakan dalam rapat. Oleh karenanya, Taufik menilai, tetap perlu dilakukan penyisiran secara manual. Dipastikannya, anggaran-anggaran yang janggal selalu dicoret. Begitu-pun dengan usulan yang janggal di dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) APBD 2020.

Penyisiran anggaran dilakukan dua kali, yakni saat pembahasan rancangan KUA-PPAS dan rancangan APBD. “Karena yang begini-begini setiap tahun sudah kita temui, setiap tahun kita temui cuma kita enggak pernah lapor wartawan, temui kita bahas bareng di sini. Jadi di sini itu, alat menyisir secara manual, dibacain satu-satu setuju atau enggak ditanya di sini,” kata Taufik.

Mengenai sistem e-budgeting di era Ahok apakah sudah baik dan transparan, Taufik menilai, sistemnya sudah transparan. Tetapi, pasti akan ada selisih dalam memasukan anggaran. “Ya semua e-budgeting semua transparan, cuma lagi-lagi tadi. Ada budget ada komponen, itu pasti ada selisih. Dulu kita temuin, ini bukan hal baru,” ujarnya.

Menyikapi temuan-temuan itu, M Taufik menilai anggaran tak wajar selalu ditemukan di dalam draf perencanaan. Tapi dahulu, tidak ada anggota DPRD yang berteriak. “Dulu kita temuin waktu jamannya pak Mikel di Komisi saya, Rp1,2 triliun ketemu selisih. Ini bukan hal baru. Cuma dulu kita enggak lapor sama wartawan, enggak masalah dan biasa saja,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengaku terheran-heran dengan rencana Anies merubah mekanisme e-budgeting. Dalam pandangannya, kemunculan anggaran tidak wajar bukan kesalahan sistem dan si penginput data. “Yang harus diperbaiki itu SDM-nya, bukan sistemnya. Kok malah sistemnya yang salah?,” katanya.

Menurutnya, jika ada kekurangan dalam sistem seharusnya Bappeda bisa memperbaiki. Namun, kesalahan input data anggaran seperti lem merek aibon, diyakininya mutlak kesalahan sumber daya manusia (SDM) bukan sistem. “Bappedanya benerin, sisir tugasnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menilai, masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun. Dan pangkalnya ada di system dan Dia merasa mendapat warisan. “Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung,” ucap Anies.