Ombudsmas Sumsel: Kota Pagaralam Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

PALEMBANG — Kota Pagaralam, Sumatera Selatan (Sumsel) masuk zona merah pelayanan publik berdasarkan hasil survei kepatuhan publik yang dilaksanakan Ombudsman Sumsel pada 2019.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, M Adrian Agustiansyah, mengatakan dari 7 kabupaten dan 2 kota di Sumsel yang dinilai Ombudsman hasilnya Kota Pagaralam meraih nilai 21,37 atau masuk zona merah, sedangkan Kabupaten Banyuasin mendapat nilai 80,03 dan Kabupaten Empat Lawang 77,31 berada di zona kuning.

“Zona merah artinya tingkat kepatuhan pemenuhan standar pelayanan publiknya rendah, kalau zona kuning artinya sedang, kalau hijau berarti pelayanan publiknya tinggi,” ujar Adrian di Palembang, Rabu (28/11/2019).

Berdasarkan hasil survei, ada enam daerah di Sumsel yang masuk zona hijau, yakni Kabupaten Musi Rawas (96,89), Lahat (95,89), OKU (94,21), Muara Enim (92,07), Kota Prabumulih (91,34) dan Kabupaten Musi Banyuasin (85,67).

Mekanisme pengambilan data survei kepatuhan dilakukan dengan mengamati tampak fisik, observasi secara mendadak dan bukti foto, periode pengambilan data serentak pada Juli dan Agustus 2019.

Sebelum melaksanakan penilaian, lanjut dia Ombudsman secara masif mensosialisasikan ke pemkab/pemkot terkait, namun tetap saja ada yang tidak mau merubah, padahal komitmen kepala daerah sangat dibutuhkan untuk pemenuhan tersebut.

Terkhusus Kota Pagaralam sudah dua kali masuk zona merah dengan catatan bahwa hasil pada 2019 lebih buruk dari 2018, sebab pada 2018 kota tersebut berada di zona merah dengan angka 48,15, sedangkan pada 2019 mendapat nilai 21,37.

“Salah satu fungsi penilaian oleh Ombudsman ini untuk mencegah tindakan maladministrasi maupun tindakan korupsi pada unit layanan publik pemerintah,” ungkapnya.