Oleh karena itu, katanya sebagai solusinya BKKBN memberdayakan masyarakat dengan peran pembantu pembina keluarga berencana desa (PPKBD). Kemudian, ada juga sub-PPKBD yang berada di tingkat dusun.
“Memang mereka sering digaji dengan dana desa, gajinya ada yang Rp100 ribu-Rp150 ribu, solusinya begitu, jadi kalau penyuluh swadaya dari masyarakat banyak, solusinya itulah, tidak semua PNS,” demikian Hasto Wardoyo. (Ant)