Wagub NTB Minta Maksimalkan Dana Desa untuk Posyandu

MATARAM – Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, meminta supaya keberadaan Dana Desa bisa dimaksimalkan untuk mendorong percepatan program revitalisasi posyandu di setiap desa, termasuk kelurahan.

“Untuk melakukan revitalisasi posyandu, semua sumber daya yang ada harus dimaksimalkan, termasuk DD di masing-masing desa dan dana kelurahan” kata Rohmi, ketika memimpin rapat koordinasi optimalisasi Posyandu dan ‘Zero Waste’ dengan Pemda kabupaten/kota di sebuah hotel di Mataram, Selasa (22/10/2019).

Rohmi menyampaikan, jika dilihat sekarang, anggaran telah tersebar sampai ke seluruh desa, dan kewajiban dana desa tersebut salah satunya untuk hal yang berhubungan dengan kesehatan.

Ia menerangkan, bahwa Pemprov NTB menjadikan revitalisasi posyandu sebagai salah satu program yang benar-benar diperjuangkan. Melalui revitalisasi ini, nantinya diharapkan bisa menangani lingkup dusun dengan cermat, detail dan serius.

Melalui posyandu juga, tidak hanya permasalahan kesehatan yang dapat dideteksi lebih dini, tapi juga masalah sosial yang ada di masyarakat.

“Jadi yang namanya revitalisasi posyandu ini, benar-benar kita revitalisasikan, kita fungsikan, berdayakan, kita anggap dia menjadi instrumen yang sangat penting lingkup dusun,” tutur Rohmi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Nurhandini Eka Dewi, sebelumnya mengatakan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan proses revitalisasi posyandu tidak saja bertujuan menghidupkan kembali posyandu yang saat ini tidak aktif, tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tapi lebih dari itu, sebagai upaya mendorong posyandu yang ada bisa menjadi posyandu keluarga dan paripurna. Artinya, keberadaan posyandu di setiap dusun dan kelurahan, tidak lagi sebatas tempat konsultasi atau menimbang berat badan anak, tapi juga tempat konsultasi remaja dan ibu lanjut usia (Lansia).