JAKARTA – Pengelolaan utang luar negeri pemerintah, diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sektor-sektor tersebut, yaitu jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 18,9 persen dari total utang luar negeri pemerintah, konstruksi (16,4 persen), jasa pendidikan (15,9 persen), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen),” kata Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI), dalam info terbarunya di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Mengenai utang luar negeri swasta, kata Bank Indonesia, secara sektoral didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara, serta sektor pertambangan dan penggalian.
“Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 75,6 persen,” kata BI.
Utang luar negeri Indonesia pada Agustus 2019 tercatat sebesar 393,5 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 196,3 miliar dolar AS, serta utang swasta, termasuk BUMN, sebesar 197,2 miliar dolar AS.
Utang luar negeri Indonesia tersebut tumbuh 8,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh transaksi pembayaran neto utang luar negeri.
“Perlambatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut disebabkan oleh menurunnya posisi utang luar negeri publik dan utang luar negeri swasta, dibandingkan dengan posisi pada bulan sebelumnya,” kata Bank Indonesia.