Kualitas Pendidikan, Kunci Utama Negara Menuju Lepas Landas

“Di samping anggaran biasa, bonanza minyak bumi yang nilainya naik (ada uang), maka uang ini diterjemahkan untuk membiayai sekolah-sekolah di desa-desa tertinggal tersebut. Biaya tersebut diluar anggaran pemerintah, dan keluarlah Inpres Presiden (Inpres) yang memanfaatkan bonanza nilai minyak bumi tersebut,” ungkap Prof Emil Salim, Senin, (21/10/2019).

Lahirnya SD Inpres, adalah adanya tambahan anggaran pendidikan karena adanya Inpres atau Instruksi Presiden. Semua itu memanfaatkan pendapatan kenaikan harga minyak bumi. Pendapatan tersebut tidak digunakan sembarangan, dengan melahirkan Inpres yang memuat program SD Inpres, puskesmas, samijaga, dan pasar. Intinya pemerataan untuk memberantas kemiskinan. Strateginya, pemerataan stabilisasi pembangunan (Trilogi pembangunan).

Prof Emil menyebut, masyarakat menyambut luar biasa senang program tersebut. Artinya, saat itu penduduk tidak sekolah bukan dikarenakan tidak mau, tetapi memang karena tidak ada bangunan sekolah. “Dengan dibangunnya infrastruktur gedung sekolah, maka bergeraklah suatu dinamika dimana masyarakat Indonesia yang hasrat pendidikannya menjadi naik. Angka buta huruf turun, anak-anak berbondong-bondong masuk sekolah, dan menghasilkan SDM yang berkualitas,” jelasnya.

Kebijakan Inpres diarahan untuk pembangunan fisik dan dalam sepuluh tahun kemudian akan direhabilitasi. Ketika keluar Inpres 1973, pada tahun 1983, kemudian 1993, dikeluarkan Inpres kembali, yang bertujuan untuk rehabilitasi. Sehingga ada garis arah untuk mengutamakan rehabilitasi sekolah dasar di daerah miskin.