Anies: Program Pengendalian Banjir Harus Dikendalikan dari Hulu

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menuturkan program pengendalian banjir apa pun yang dilakukan di Jakarta tidak akan berhasil jika volume air di hulu tidak dikendalikan. Bagi Anies, masalah bukan di bagian hilir sungai, melainkan di bagian hulu. Untuk itu, penanganan lebih baik dilakukan di bagian hulu.

Proyek normalisasi sungai untuk mengalirkan air ke laut tak akan berhasil karena permukaan laut lebih tinggi dari permukaan tanah sebagian wilayah Jakarta. Air yang dialirkan ke laut akan kembali melimpas ke daratan.

“Selama volume air dari hulu tidak dikendalikan, maka sebesar apa pun yang kita buat, secepat apa pun jalur sampai ke laut, kita akan selalu menghadapi masalah,” ujar Anies saat pencapaian dua tahun kinerja di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019) malam.

Dia menyampaikan, bahwa kondisi geografis Jakarta sebagai daerah yang mengalami penurunan muka tanah secara signifikan turut berkontribusi terhadap masalah. Limpahan air yang besar dari hulu menggenangi daratan Jakarta karena tinggi muka air laut di atas tinggi muka daratan.

“Kita menghadapi apa yang tadi disampaikan, permukaan tanah yang lebih rendah, lalu permukaan air laut yang tinggi,” ujarnya.

Anies menuturkan, sejak dulu dia menekankan solusi tambahan berupa penataan wilayah hulu melalui pembangunan kolam-kolam retensi di hulu. Anies mengaku telah meminta bantuan pemerintah pusat untuk turut menangani masalah banjir Jakarta.

“Kalau air dibiarkan terus dari hulu, secepatnya dikirim ke pesisir, akan selalu bertemu dengan permukaan air laut yang lebih tinggi.

Anies berkeyakinan apa pun usaha mengatasi banjir di hilir akan percuma jika tak ada upaya penanganan di hulu. Anies pun berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

“Karena apa pun yang kita kerjakan di hilir, apalagi dengan ada permukaan air laut yang tinggi, kecepatan air yang tinggi dengan volume besar tidak mungkin bisa dipompa dengan cepat sampai ke laut. Jadi kita dorong ke sana. Itu yang sedang kita lakukan, jangka panjangnya begitu. Dan kita bicara dengan BBWSCC untuk membereskan itu,” kata Anies.

Dia menilai, program normalisasi sungai Ciliwung tidak efektif dalam mengatasi banjir. Sebab, dia menemukam wilayah yang sudah dilakukan normalisasi sungai tetap banjir.
“Lihat beberapa bulan yang lalu kawasan Kampung Melayu banjir, padahal di situ sudah dilakukan normalisasi. Dan justru banjirnya di kawasan yang sudah terjadi normalisasi. Kan kalau logikanya, di tempat yang sudah ada normalisasi, harusnya tidak banjir,” paparnya.

Karena itu, Anies mendorong percepatan pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengurangi masalah banjir di Jakarta.

“Saya berbicara juga dengan Pak Menteri PUPR, bahkan beberapa hari yang lalu dengan Pak Presiden, juga soal percepatan bendungan-bendungan yang dibangun di hulu,” kata dia.

Anies juga mendorong pemerintah daerah di hulu untuk membangun kolam-kolam retensi untuk menampung volume air. Dengan demikian, volume air yang dialirkan ke hilir atau Jakarta bisa dikendalikan.

“Strategi yang harus kita dorong lebih jauh adalah membangun kolam-kolam retensi di hulu sehingga volume air yang masuk ke Jakarta itu terkendali,” ucap Anies.

Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan, mengatasi banjir adalah salah satu program prioritas Gubernur DKI Anies Jakarta. Inilah yang masih menjadi PR yang harus dituntaskan.

“Program-program prioritasnya Pak Anies yang harus segera dikejar agar pencapaian sesuai dengan harapan dari masyarakat. Program prioritas itu apa? Salah satunya bagaimana antisipasi ketika menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari-hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir,” paparnya saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, siang.

Sementara itu Anggota Fraksi PKS, Abdurrahman Suhaimi mengatakan juga mengingatkan Anies soal naturalisasi sungai yang menjadi janji kampanye. Naturalisasi sungai menjadi salah satu program mengatasi banjir.

“Itu (naturalisasi) juga termasuk program yang dijanjikan Pak Anies, janji kampanye harus dipenuhi. 23 janji itu kemudian di-breakdown menjadi program yang diangkat. Itu harus dipenuhi sepenuhnya. Dipercepat, yang belum juga harus segera dimulai, supaya lima tahun nanti masyarakat melihat janji itu terpenuhi semuanya. Nah kita (DPRD) ngawal,” tuturnya ditempat yang sama.

Diketahui Pemprov DKI mengusulkan anggaran bantuan keuangan untuk tiga pemerintah daerah di sekitar Jakarta buat mengatasi permasalahan banjir. Anggaran itu diusulkan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

Anggaran bantuan keuangan yang diusulkan yakni Rp 53 miliar untuk Pemerintah Kota Depok, Rp 44 miliar untuk Pemerintah Kota Bogor, dan Rp 11,05 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Bogor.

Pemprov DKI akan memberi bantuan keuangan bagi Pemkot Depok untuk merevitalisasi sejumlah situ dan danau, sementara bantuan keuangan akan diberikan kepada Pemkot dan Pemkab Bogor untuk membangun kolam retensi.