Pemprov DKI Jakarta Bantu Pencari Suaka Tempat Tinggal

“Totalnya ada 17 kepala keluarga. Jadi dibicarakan pengaturannya seperti apa,  kebutuhan dasar MCK,” kata Anies.

Sementara, menurut Kepala Badan Kesbangpol DKI Jakarta, Taufan Bakri, pencari suaka kembali menempati trotoar Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pemprov DKI Jakarta meminta Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) tegas terhadap para pencari suaka.

“Kita ngerinya HAM kita usir ini orang, melanggar. Kalau kita bersama UNHCR mengusirnya kan enak,” ucap Taufan.

Taufan menilai bahwa, UNHCR tidak tegas soal pencari suaka. Taufan menyebutkan UNHCR seakan menyerahkan persoalan kepada pemerintah daerah (pemda).

“Kasihan pemdanya kegigit persoalan,” kata Taufan.

Sekitar 81 orang yang berada di trotoar Kebon Sirih. Menurutnya, mereka adalah orang yang sudah mendapatkan uang dari UNHCR selepas meninggalkan penampungan sementara di lahan eks Kodim Kalideres, Jakarta Barat.

“Kita mau angkut, orang itu sudah dikasih uang oleh UNHCR. Masa kita kembalikan lagi ke Kalideres. Mereka harusnya punya kesadaran sendiri pengungsi itu, kan sudah diberikan uang, kenapa masih balik. Itu yang jadi masalah,” kata Taufan.

Jika pencari suaka mempermasalahkan uang yang dibagikan oleh UNHCR, lanjut Taufan, mereka tidak seharusnya berada di trotoar.

“Kalau memang tidak cukup, ya minta kepada UNHCR. Perwakilan saja tidak usah (di trotoar ramai) begitu. Protes menimbulkan ketidaknyamanan kepada Pemerintah DKI dan pusat. Seakan tidak bisa tangani masalah,” tutup Taufan.